WORKSHOP PEMETAAN PENYELARASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

DIREKTUR JENDERAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

JAKARTA, 12—13 OKTOBER 2010

Disusun Oleh:

Daniel S. Stephanus, SE, MM, MSA, Ak.

20070029

Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Sesuai dengan prinsip yang kelima mengenai keselarasan pendidikan dengan dunia kerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyelenggarakan program pemetaan guna memetakan pasokan serta permintaan dari dunia kerja guna mewujudkan upaya komprehensif agar tercipta keselarasan antara sisi pasokan yang diwakilkan oleh lembaga pendidikan dengan sisi permintaan yang diwakilkan oleh dunia kerja. Selain pemetaan permintaan dan psokan tersebut, juga akan dilakukan pemetaan dan analisis kebijakan. Sehingga dengan ada pemetaan tersebut diharapkan akan tercipta keselarasan antara sisi permintaan dan pasokan.

Sebagai pedoman acuan pelaksanaan kegiatan pemetaan baik dari sisi permintaan maupun pasokan dan pemetaan analisis kebijakan yang terkait mencakup: 1) pemetaan dan analisis sisi permintaan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu; 2) pemetaan dan analisis kebijakan sisi permintaan yang berkontribusi pada terjadinya penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja; 3) pemetaan dana analisis sisi pasokan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu; 4) pemetaan dan analisis kebijakan sisi pasokan yang berkontribusi pada terjadinya penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja; 5) analisis efektivitas implementasi kebijakan salam penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja. Program-program tersebut diharapkan akan memberi kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia terutama untuk mendukung terciptanya penyelarasan antara sisi pasokan dan juga sisi permintaan.

Waktu, Tempat, dan Penyelenggara

Waktu: Selasa dan Rabu, 12—13 Oktober 2010

Tempat: Hotel Patra Jasa Jakarta, Jl. A. Yani 1—2 Jakarta Pusat

Rincian Kegiatan

1. Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan Dengan Dunia Keja (Prof. Dr. Abdullah Alkaff, Ph.D. – Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Bidang Manajemen dan Organisasi).

2. Program Penyelarasan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Kemiskinan (Dr. Gutama – Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional).

3. Paparan Teknis Studi Pemetaan dan Analisis Permintaan dan Pasokan (Dr. Sri Gunani P. – Team Ahli Program Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja)

4. Aspek Adminitrasi Program Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja (Dr. P. Panca – Penanggung Jawab Program Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja).

5. Paparan Metodologi Study (Dr. Patdono Suwignjo dan Prof. Dr. Budi Santoso Wirjodirjo)

6. Diskusi Kelompok Penyusunan Proposal.

7. Presentasi Pleno Hasil Diskusi Kelompok Penyusunan Proposal

Ringkasan Materi

1. Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan Dengan Dunia Keja (Prof. Dr. Abdullah Alkaff, Ph.D. – Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Bidang Manajemen dan Organisasi).

Kondisi pasokan dan permintaan kerja dan usahaa saat ini terjadi lebih besar pasokan ketimbang permintaan, terjiadi ketidak selarasan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Dunia kerja dan usaha hanya menyerap yang kompeten dan terampil, dunia kerja melakukan program penyelarasannnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Perlu penyelarasan antara pendidikan dan kebutuhan kompetensi dan keterampilan dunia kerja.

Prioritas pembangunan nasional, Kemdiknas sebagai bagian dari Menko Kesra tetapi arah pendidikan diarahkan ke perspekstif ekonomi sehingga pendidikan mengalami dualisme. Aktivitas dan proses pendidikan masuk pada ranah social tetapi luaran atau hasilnya masuk ranah ekonomi (pekerja dan pengusaha), hasil pendidikan dibentuk untuk menjadi pelaku ekonomi. Jadi, pembangunan pendidikan nasional diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pendidikan nasional saat ini, lulusan sebagai pelaku ekonomi:

· Wirausahawan yang menciptakan lapangan kerjanya sendiri dan orang lain, dan

· Pekerja dengan kompetensi dan ketrampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Konsep Penyelarasan

· Upaya komprehensif sinkronisasi pendidikan nasional dengan kebutuhan dunia kerja.

· Analisis kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja perlokasi dan waktu.

· Proyeksi kebutuhan kompetensi dunia kerja pada masa-masa mendatang.

Gejala ketidak selarasan

· Lapangan kerja yang tidak terpenuhi karena kurangnya kompetensi.

· Tenaga kerja yang tidak dapat mendapat pekerjaan karena kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi lulusan berbeda dengan kebutuhan dunia kerja.

· Masalah Kualitas:

o Perlu pemetaan kualifikasi yang dibutuhkan pada saat ini.

o Apakah proses pendidikan telah menjamin terpenuhinya kualifikasi tersebut?

· Masalah kuantitas, ketimpangan lulusan dengan kebutuhan masing-masing kualifikasi berbanding dengan kebutuhan persektor.

· Masalah Lokasi, distribusi lapangan kerja pada masing-masing daerah. Sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan local.

· Masalah waktu, kebutuhan kualifikasi antar waktu. Permasalahan tren kebutuhan kualifikasi.

Kajian-Kajian yang diperlukan:

1. Kajian Pasokan (Dunia Pendidikan)

1.1. Luaran/lulusan/pasokan berdasar kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu.

1.2. Analisis Kebijakan terkait pasokan.

2. Kajian Permintaan (Dunia Usaha dan Industri – DUDI)

1.1. Kebutuhan dunia usaha dan industry (DUDI) berdasar kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu.

1.2. Analisis Kebijakan terkait penyediaan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, dan kesempatan usaha.

3. Analisis Kesenjangan Antara Pasokan dan Permintaan

Menghasilkan kinerja keselarasan sehingga “tidak ada lowongan yang tidak terisi dan tidak ada lulusan pendidikan yang tidak bekerja”.

Diskusi:

Pak Ade (Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung)

Masalah pada saat ini belum ada sinergi antara dunia pendidikan dan DUDI serta Pemerintah (Daerah) sehingga dunia pendidikan mampu meningkatkan mutu lulusan pendidikan pada sisi kognitif akademik, kemandirian, dan siap usaha.

Universitas Sriwijaya

Kebijakan kurikulum masih dikuasai oleh Nasional, bagaimana dapat memenuhi kebutuhan lulusan sesuai dengan kebutuhan local? Perlu pemetaan yang mendetail persektor pada masing-masing daerah yang menjadi dasar penyusunan kurikulum dan proses pendidikan pada masing-masing daerah.

Program Penyelarasan merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Kemdiknas untuk Program Penyelarasan Pendidikan Tahun 2011.

Pelaksana program adalah Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kemdiknas, Dirjen Dikti, dan Dirjen Sekomah Menengah Kejuruan (SMK) dengan melibatkan 23 Lembaga Pemerintah lainnya. Dikshususkan pada (pilot project) SMK, Lembaga Kursus, Lembaga Diklat, Politeknik, dan Perguruan Tinggi.

Kajian-Kajian yang akan dilakukan:

1. Studi Pemetaan dan Analisis Sisi Pasokan pada Dimensi Kualitas, Kuantitas, Lokasi, dan Waktu.

2. Studi Pemetaan dan Analisis Kebijakan dari Sisi Pasokan.

3. Studi Pemetaan dan Analisis Sisi Permintaan pada Dimensi Kualitas, Kuantitas, Lokasi, dan Waktu.

4. Studi Pemetaan dan Analisis Kebijakan dari Sisi Permintaan.

5. Analisis Efektifitas Implementasi Singkronisasi.

Proposal dan hasil kajian pemetaan akan menjadi masukan bagi pembangunan pendidikan, khususnya singkronisasi program pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industry.

3. Paparan Teknis Studi Pemetaan dan Analisis Permintaan dan Pasokan (Dr. Sri Gunani P. – Team Ahli Program Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja).

Rencana Kerja Program Singkronisasi adalah tahun 2010—2015. Sebagai motor adalah Kemdiknas dan Kemenakertrans. Sebagai dasar pikir adalah rerangka konseptual (frame work) penyelarasan pasokan (dunia pendidikan) dan permintaan (dunia usaha dan industry).

Fokus kajian:

· Kajian dan pemetaan 4 dimensi dan analisis kebijakan pasokan.

· Kajian dan pemetaan 4 dimensi dan analisis kebijakan permintaan.

· Analisis efektifitas implementasi kebijakan penyelarasan.

Kondisi permintaan:

· Pengangguran tinggi.

· Keluhan dunia usaha dan industry terhadap mutu lulusan.

· Rendahnya produktivitas lulusan.

Kondisi pasokan:

· Dunia pendidikan terlambat merespon kebutuhan DUDI.

· Kesenjangan kompetensi lulusan dan kebutuhan DUDI.

· Kurangnya pendidikan berbasis wirausaha.

· Kurang meratanya pasokan lulusan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pada suatu daerah.

Rencana aksi:

· Kajian, pemetaan, dan analisis pada 6 kota contoh (Medan, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang).

· Sektor yang akan dikaji adalah manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa (pariwisata dan hotel).

Metoda penelitian:

· Survey dan In Depth Interview untuk P1 dan M1

· Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk P2 dan M2 dan Sistem Model Dinamik untuk P3.

· Publikasi pada artikel ilmiah dan media masa.

Ruang lingkup kajian:

· Penelitian pada 6 kota (Medan, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang).

· Pemetaan berbasis populasi jenis pendidikan (SMK Umum dan Agama, Perguruan Tinggi, Politeknik, Vokasi, Informal dan Non Formal).

· Pemetaan berbasis sector (Manufaktur, Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata).

Alokasi Kajian berbasis penetapan lembaga:

· Kompetensi lembaga perguruan tinggi yang ditunjuk.

· Kedekatan dengan lokasi kajian.

· Kesanggupan dalam melaksanakan kajian.

· Kelengkapan dokumen administrasi.

Distribusi kajian (Malang Raya):

· P1 (Pasokan – 4 Dimensi): Universitas Negeri Malang

· P2 (Pasokan – regulatory Mapping): Universitas Merdeka Malang

· P3 (Pendekatan Sistem Dinamis): Universitas Brawijaya

· M1 (Permintaan – 4 Dimensi): Universitas Tribuwana Tungga Dewi

· M2 (Permintaan – regulatory mapping): Universitas Ma Chung

Tahapan Pelaksanaan Kajian (M2)

Pemetaan dan kajian terhadap peraturan dan kebijakan public yang mendorong peran serta DUDI pada singkronisasi yang terjadi pada sector Manufaktur, Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata.

· Surat permintaan untuk melakukan kajian.

· Pengusulan proposal dan surat pernyataan kesediaan lembaga.

· Evaluasi proposal sesuai dengan TOR.

· Revisi proposal jika diperlukan.

· Pelaksanaan kegiatan kajian.

· Monitoring dan Evaluasi

· Pelaporan hasil kajian – Peta kebijakan dan dampaknya.

4. Aspek Adminitrasi Program Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja (Dr. P. Panca – Penanggung Jawab Program Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja).

· Dana proposal maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

· Besarnya dana sesuai dengan kelayakan proposal, yang dinilai oleh team ahli penyelarasan.

· Menyertakan Rekening Lembaga dan NPWP Lembaga (nama harus sama).

· Closing date: 5 Desember 2010.

· Akad dilakukan pada akhir oktober dengan batas akhir awal November 2010.

· Penandatangan akad adalah penanggung jawab kegiatan pemetaan atau Ketua LPPM.

5. Paparan Metodologi Study (Dr. Patdono Suwignjo dan Prof. Dr. Budi Santoso Wirjodirjo).

Regulatory Impact Analysis (RIA) Oleh Dr. Patdono (untuk P2 dan M2)

Contoh kasus: UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan haruslah bersifat SMART Regulation

Karakteristik:

· Mampu melindungi konstituen secara efektif.

· Mampu mereduksi prosedur dan biaya.

· Mampu mengikuti perkembangan iptek.

· Best Practice Check List (10 items)

Pengaruh Regulasi pada Keselarasan:

Apakah regulasi yang ada telah mampu memertemukan pasokan dan permintaan secara seimbang? Pemetaan regulasi yang memperluas peluang usaha dan lapangan pekerjaan harus dilakukan.

RIA adalah metodologi untuk meningkatkan kualitas regulasi yang ada dan untuk membantu penyusunan regulai baru dengan lebih baik. Dilakukan dengan menilai dampak negative dan positive dari regulasi yang ada dan regulasi yang sedang dan akan disusun.

5 (lima) elemen kunci RIA:

· Problem assessment

Regulasi sebagai penyelesai masalah.

· Options development

Menyediakan alternative penyelesaian masalah.

· Impact assessment

Analisis rasio biaya disbanding manfaat.

· Selection of options

Pemilihan alterntif penyelesaian masalah.

· Public participation

Partisipasi public dalam penyusunan regulasi.

6 (enam) tahapan RIA (biasa dipergunakan oleh GTZ):

· Mapping regulatory environment

Kumpulan dan pemetaan regulasi terkait.

· Setting review priority

Disusun prioritas dan dampak terhadap masalah terkait.

· Initial review

Kajian berdasar urutan prioritas yang disusun.

· Initial RIA statement

Dokumen RIA diterbitkan untuk melibatkan public.

· Data collection for Cost and Benefit Analysis

Analisis rasio manfaat – biaya dalam bentuk kualitatif (metode rating) dan kuantitatif (rasio harga dalam denominasi mata uang).

· Melibatkan public untuk penerbitan full RIA Statement

· Diseminasi hasil kajian (Full RIA Statement)

M2 (RIA) untuk UMC

· Minimum requirement

o Temuan peraturan-peraturan yang berdampak negative.

o Rekomendasi reduksi dampak negative regulasi dan perbaikannya.

· Maximum requirement

o Full RIA statement dan sosialisasi hasil kajian.

· Pelibatan stake holders bersifat wajib

· Dapat memanfaatkan sorftware regulatory mapping.

Metodologi Sistem Dinamik (Forrester, 1950) oleh Prof. Budi Santoso Suwignjo (untuk P3)

Merupakan tendensi-tendensi dinamika system yang kompleks. Terdiri dari tingkah laku yang dibangkitkan oleh system sejalan dengan waktu. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tingkah laku system dari waktu ke waktu.

Tahapan Analisis System:

Analisis kebutuhan à formulasi masalah à Identifikasi system à pemodelan system à Impelementasi.

Analisis Hubungan Kausal:

· Dampak positif dan negative.

· Positif (growth) dan negative (goal setting).

Langkah-Langkah Analisis:

· Identifikasi perilaku persoalan.

Penggambaran pola referensi. Merupakan hipotesis awal interaksi perilaku.

· Membentuk model konputer.

Pola historis dan pola hipotesis.

· Pengujian model.

Prediksi terhadap dampak dari implementasi kebijakan.

· Implementasi.

Catatan Penting:

· Berfikir dinamis

o Sebab-akibat merupakan pola yang melingkar (loop).

o Fenomena bukan hanya pemunculan sejumlah factor.

· Berfikir umpan balik

o Dunia nyata saling ketergantungan yang berkelanjutan sepanjang waktu.

o Dunia nyata bukan hanya sesuatu berhubungan searah dari sekumpulan factor.

6. Diskusi Kelompok Penyusunan Proposal.

Harapan untuk P1

Peta ketersediaan tenaga kerja berbasis 4 dimensi.

Contoh: % lulusan di bidang A pada tahun X bekerja di bidang yang relevan dengan pendidikan Z bulan setelah lulus.

Catatan: Penyerapan lulusan pada saat ini.

· Terserap tetapi dengan gaji yang tidak layak.

· Terserap tetapi dengan ketidakpastian pekerjaan (tenaga outsourcing)

Hasil dari pemetaan akan memunculkan kriteria-kriteria keselarasan dengan bentuk indeks:

Indeks Relevansi

Indeks Lokasi

Indeks Waktu

· Relevan

· Tidak relevan

· Dalam kota

· Satu provinsi

· Luar provinsi

· Luar negeri

Proyeksi laju ketersediaan tenaga kerja (lulusan)

Metoda:

Metoda pengumpulan data berasal dari survey baik data primer maupun sekunder.

Populasi: SMK (Diknas dan Depan), BLK, Kursus, Poltek, Perguruan Tinggi. Negeri dan swasta, bidang keahlian, level akreditasi, jumlah lulusan (2007—2010), proyeksi lulusan (2011—2012), gender, cacat, tingkat ekonomi, tingkat social tertentu, dll.

Harapan untuk M1

Metoda in dept interview, bukan jumlah lembaga tetapi kedalam eksplorasi yang dipentingkan.

· Kompetensi perbidang keahlian.

· Softskill yang perlu dikembangkan.

· Tingkat penyerapan dan kewirausahaan.

· Kendala riil penyelarasan dari sisi pendidikan.

· Upaya dan mekanisme kerjasama.

· Kebutuhan dukungan yang diusulkan.

· Dukungan untuk penciptaan kewirausahaan.

Tujuan akhir adalah Indonesia Qualification Framework (IQF)

· Pendidikan untuk Gelar Akademik.

· Industri untuk Fungsi Jabatan Kerja.

· Otodidak untuk Pengalaman Keahlian Khusus.

· Profesi untuk Sertifikasi.

Data:

· Informasi tentang kebutuhan DUDI.

· Eksplorasi persoalan DUDI dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

· Identifikasi peluang usaha.

· Pemetaan dan perencanaan serta antisipasi ke depan.

· Sektor: manufaktur, pertanian, perdangangan, dan pariwisata.

· Sampling berdasar keterwakilan sector dan skala usaha.

Aspek:

· Persepsi DUDI terhadap kompetensi lulusan.

· Persepsi DUDI terhadap dukungan kebijakan pemerintah.

· Persepsi DUDI terhadap asosiasi profesi.

· Persoalan yang dihadapi.

· Mekanisme perekrutan tenaga kerja.

· Kebutuhan dukungan.

Koordinator Berdasar Wilayah:

· Medan: Ibu Retno (Universitas Medan Area).

· Pekanbaru: P. Zulkarnain (Universitas Riau).

· Bandung: Ibu Sarifah

· Semarang: Prof. Nunung (UGM)

· Surabaya: P. Tigor (STTS)

· Malang: P. Aldon Sinaga (Universitas Tri Buwana Tungga Dewi)

Koordinator Berdasar Bidang Kajian:

· P1: P. Ade (Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung)

· P2: Ibu Rachma (ITB)

· P3: Ibu Rahmawati ( Universitas Gunadharma Jakarta)

· M1: Ibu Jessica (Universitas Pelita Harapan Jakarta)

· M2: Ibu Nurul (Universitas Airlangga Surabaya)

Diskusi Kelompok M2:

Regulatory Mapping Penyelarasan Dunia Pendidikan dengan DUDI

· Inventarisasi kebijakan yang relevan dengan penyediaan tenaga kerja pada sector manufaktur, pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

· Inventarisasi kebijakan yang relevan dengan pembukaan peluang usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan.

· Analisis kebijakan

o Undang-undang

o Peraturan Pemerintah

o Keputusan Menteri dan Dirjen

o Peraturan Daerah tingkat 1 dan 2

· Penelitian sosiologis pada dampak penerapan peraturan dan kebijakan public.

· Metoda menggunakan RIA, in depth interview, forum group discussion, framing media, sosio legal research, library research.

· Analisis pengaruh kesepakatan internasional seperti WTO, ACFTA, dll.

· Pembagian perkota dan persektor

o Medan (manufaktur dan perdagangan)

o Pekanbaru (pertanian dan perdagangan)

o Bandung (manufaktur dan pariwisata)

o Semarang (manufaktur dan pariwisata)

o Surabaya( manufaktur dan perdagangan)

o Malang (pertanian dan pariwisata)

7. Presentasi Pleno Hasil Diskusi Kelompok Penyusunan Proposal.

Bentuk dana adalah Block Grant sesuai dengan Kepmendiknas No.7 Tahun 2009.

Pelaksana adalah Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.

Persayaratan:

· Syarat administrative (rekening bank lembaga, NPWP, surat penunjukkan)

· Proposal.

· Kewajaran nilai anggaran, sesuai dengan satuan biaya minimum.

· Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan.

· Alokasi dana untuk 2 (dua) kali pertemuan koordinasi di Jakarta untuk rapping up meeting.

· Publikasi baik pada jurnal ilmiah maupun media masa local, nasional dan internasional. Penulis sebagai Anggota Tim Penyelarasan Kemdiknas dan diinformasikan ke Sekretariat.

Presentasi Team P1:

· Data dengan menggunakan pendekatan populasi.

· Metoda in depth interview.

· Kota dan Lembaga Pendidikan.

o Medan (Politeknik)

o Pekanbaru (Perguruan Tinggi)

o Bandung (PKBM)

o Semarang (KKBLKI)

o Surabaya (Kursus)

o Malang (SMK)

· Luaran adalah Peta Pendidikan dan Lulusan serta ketersediaan calon tenaga kerja.

· Instrumen peningkatan kompetensi mengacu pada 7 standar akreditasi BAN-PT.

Presentasi Team P2:

· Inventarisasi kebijakan Pusat dan Daerah pada semua tingkatan pendidikan.

· Analisis pengaruh penyerapan.

· Pemetaan dan analisis kebijakan.

· Pemetaan regulasi penyelarasan.

· Metoda FGG, in depth interview, dan assessment.

· Hipotesis assessment pada 6 kementerian (Pendidikan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Budaya dan PAriwisata, UMKM dan Koperasi, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

· Dinas-dinas terkait pada masing-masing kota.

Presentasi Team M1:

· Identifikasi persektor pada setiap wilayah dengan berdasar ukuran perusahaan (besar, menengah, dan kecil) dan untuk masing-masing level manajemen (puncak, menengah, dan rendah).

· Metoda FGG dan in depth interview.

· Identifikasi hambatan, peluang usaha, dan lapangan pekerjaan.

· Pemetaan peran serta DUDI dalam peningkatan pendidikan.

· Luaran: membentuk Education and Industrial Board untuk masing-masing kota, provinsi, dan nasional.

Presentasi Team M2:

· Inventarisasi kebijakan yang relevan dengan penyediaan tenaga kerja pada sector manufaktur, pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

· Inventarisasi kebijakan yang relevan dengan pembukaan peluang usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan.

· Analisis kebijakan: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Dirjen, Peraturan Daerah tingkat 1 dan 2

· Penelitian sosiologis pada dampak penerapan peraturan dan kebijakan public.

· Metoda menggunakan RIA, in depth interview, forum group discussion, framing media, sosio legal research, library research.

· Analisis pengaruh kesepakatan internasional seperti WTO, ACFTA, dll.

· Pembagian perkota dan persektor

o Medan (manufaktur dan perdagangan)

o Pekanbaru (pertanian dan perdagangan)

o Bandung (manufaktur dan pariwisata)

o Semarang (manufaktur dan pariwisata)

o Surabaya( manufaktur dan perdagangan)

o Malang (pertanian dan pariwisata)

Presentasi Team P3:

· Model system dinamik yang adaptif.

· Manual operasional dari system dinamik.

· Metodologi:

o Perumusan masalah

o Variabel

o Pemodelan

o Validasi

· Jadwal:

o Oktober: Proposal.

o November: Koordinasi dan Peta Kasar.

o Desember: Penyusunan Laporan.

o Februari: Finalisasi dan Publikasi.

Rencana Tindak Lanjut Team Penyelarasan:

· Agregasi Laporan baik perkota maupun Nasional.

· M1 dan M2 Laporan Final akhir Desember 2010.

· Pertemuan lanjutan Minggu kedua November 2010.

· Monev perkota dalam bentuk diskusi dengan Team Ahli.

Kesimpulan

Dilakukan Kajian sebagai dasar penyelarasan dunia pendidikan dan dunia usaha dan industry sehingga dapat dicapai singkronisasi pasokan (lulusan dan calon tenaga kerja dan usaha) dengan permintaan (kebutuhan dunia usaha dan industry). Kajian-kajian tersebit adalah:

1) Pemetaan dan analisis sisi permintaan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu;

2) Pemetaan dan analisis kebijakan sisi permintaan yang berkontribusi pada terjadinya penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja;

3) Pemetaan dana analisis sisi pasokan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu;

4) Pemetaan dan analisis kebijakan sisi pasokan yang berkontribusi pada terjadinya penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja;

5) Analisis efektivitas implementasi kebijakan salam penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja.

Dengan terbutnya kajian-kajian tersebut diharapkan dapat tersusun program-program penyelasaran yang memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia terutama untuk mendukung keselarasan antara sisi pasokan dan sisi permintaa. Tujuan akhirnya adalah tercapainya pembangunan dunia pendidikan yang selaras dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat local maupun nasional.

Jumat, 08 April 2011