PERBEDAAN PENJUALAN BATU KARANG (UNIT) SEBELUM DAN SETELAH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 2014 (EVEN STUDY PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN TIMOR ARSITA GRAHA)

 PRISILLIA MELINDA BILLIK & DANIEL SUGAMA STEPHANUS

PERKULIAHAN METODOLOGI PENELITAN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MA CHUNG – KABUPATEN MALANG

2014

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu bentuk komoditas yang sangat berpengaruh dalam aktifitas ekonomi masyarakat (Evi dan Trisnadi, 2013). Dalam berkegiatan sehari- hari, setiap masyarakat banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk menunjang kehidupan mereka. Bahan bakar minyak di Indonesia di kelola oleh pemerintah. Harga bahan bakar minyak cenderung meningkat tiap tahunnya. Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk bahan bakar minyak bersubsidi. Pada tahun 2013 anggaran subsidi BBM di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2013 mencapai sebesar Rp 210 triliun (bisnis.liputan6.com, diakses pada tanggal 22 November). Setiap tahunnya dana untuk anggaran subsidi bahan bakar minya terus meningkat. Pada bulan November 2014 publik kembali bergejolak dengan diumumkannya kenaikan harga bahan bakar minyak. Presiden memilih untuk

menaikkan harga bahan bakar minya, karena pemerintah merasa, dana itu seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lainnya.

Dengan naiknya harga bahan bakar minyak, pasar cenderung bereaksi mengikuti perkembangan harga bahan bakar minyak.. Efek dari kenaikan bahan bakar minyak ini berimbas ke berbagai sektor seperti harga saham yang naik, inflasi meningkat dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya harga di berbagai segmen maka suatu perusahaan akan mengalami peningkatan harga pada biaya produksinya, sehingga akan berakibat pada perusahaan. Dengan biaya produksi yang meningkat, perusahaan harus menjual produknya dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Penjualan sendiri menurut Winardi (1999:176), dalam bukunya Pengantar Manajemen Penjualan (Sales Management) menyatakan bahwa

Penjualan adalah hasil yang dicapai sebagai imbalan jasa-jasa yang diselenggarakan yang dilakukannya perniagaan transaksi dunia usaha. Para pengusaha dalam menjalankan usahanya memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Namung dengan harga yang cenderung naik akan mengakibatkan para konsumen mencari alternatif lain yang lebih murah.

Dengan meningkatnya harga penjualan maka pasar akan bereaksi. Reaksi pasar tak pernah dapat diperkirakan. Pada sektor tertentu penjualan pasca kenaikan bbm akan tetap stabil, ada yang mengalami peningkatan, tetapi ada pula yang mengalami penurunan. Berdasarkanpemikiran tesebut, maka peneliti memiliki keinginan untuk melakukan suatu riset yang berkaitan dengan penjualan yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai penunjang usahanya. Misalnya pada perusahaan angkutan. Pada akhirnya peneliti memiliki pemikiran untuk melakukan penelitian kuantitaif mengenai “Perbedaan Penjualan Batu (Unit) Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 2014. (Even Study Pada Perusahaan Angkutan Timor Arsita Graha)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa efek dari kenaikan harga bahan bakar minyak harus diteliti?

2. Bagaimana caranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat memengaruhi penjualan?

3. Sejauh manakah efek dari kenaikan bahan bakar binyak (BBM) terhadap penjualan suatu perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk    mengetahui efek yang ditimbulkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama pada perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai prasyarat pengoperasiannya. Penelitian ini merupakan studi kejadian menyusul kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) pada tanggal 18 November 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu peneliti sehubungan dengan peningkatan bahan bakar minnyak. Dan  mengetahu apakah terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak.

2) Bagi Perusahaan

Manfaat bagi pihak Perusahaan Angkutan Timor Arsita Graha, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menetapkan harga dan melihat prospek bisnis kedepannya.

3) Bagi Pengguna Lieratur

Untuk pengguna literatur yang sama, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

 

2.  LANDASAN TEORI

Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan teori –teori yang mendukung dan

saling berkesinambungan sehingga dapat menjadi landasan peneliti dalam melakukan

penelitian ini. Terdapat dua teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Teori

Kebijakan Publik dan Teori Penjualan.

2.1 Teori Kebijakan Publik

Dye (....) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not

to do). Sedangkan Federick (....) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam

rangka mencapai tujuan tertentu.

Pressman dan Widavsky (....) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis

yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan.

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain

misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan

pemerintah. Sedangkan Eyestone (....) mendefinisikan kebijakan publik sebagai

“hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa

yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (....), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya

jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana (....) dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan

bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk

memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui

berbagai lembaga yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Urgensi Kebijakan Publik Untuk melakukan studi kebijakan publik

merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan

menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan

pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Dye (....), adalah sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik,

penilaian mengenai dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari lingkungan

terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan

kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian

mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat,

baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang

diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Wahab (....) sebagaimana dikutip Suharno (....) dengan mengikuti

pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan

mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang

luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-

konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai

variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen

(independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka

perhatian akan tertuju pada faktor-faktorpolitik dan lingkungan yang membantu

menentukan substansi kebijakan atau diduga memengaruhi isi kebijakan piblik.

Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada

dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh

terhadapo kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan

pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-

masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat

menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula

2.1.1 Tahap-tahap kebijakan publik

Menurut Dunn (....) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam

agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan

para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh

sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan,

atau ada pula masalah karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini

masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan

masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi

dengan dukungan dari mayoritas

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program

Tersebut tidak diimplementasikan,     yakni   dilaksanakan   oleh     badan-badan

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang

telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain munkin akan

ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk

melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan,

yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan

ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah

kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan

yang diinginkan atau belum

2.1.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno (2010) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan

yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian,

para adsministrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki

tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat

membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang

tidak diharapkan (unintended risks). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan

kebjakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat

kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigrodisebutkan

dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini

belum professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti

kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang

berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu

diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti,

terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan

banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor

yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah

pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan.

Misalnya,orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada

orang lain karena khawatir disalahgunakan.

2.1.3 kategori kebijakan publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut

pandang masing-masing. James Anderson menyampaikan kategori kebijakan publik

sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan

oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan

substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada

masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa

pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi

kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat

c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya

komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan

yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang

privat (privat goods)

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau

pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan     privat goods adalah kebijakan yang

mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Wahab (....) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik

terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan,

ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (policy demands)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang

dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri

dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk

tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat

bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga

usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang

terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (policy decisions)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan

untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini,

termasuk didalamnya keputusankeputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-

ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap

undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (policy statements)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu.

Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan

peradialan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan

hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (policy outputs)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan,

karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa

yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat

keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,

baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya

tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau

masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

2.2 Teori Penjualan

IAI dalam SAK No 23 paragraf 2 (2009) menyatakan, “Penjualan barang

meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli

untuk dijual kembali seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau lainnya”.

Sedangkan, definisi penjualan menurut Mulyadi (2008:202), “Penjualan merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan

akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat

diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa

dari pihak penjual ke pembeli.”

2.2.1 Jenis Penjualan

La Midjan (2001) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi 1” dapat

diklasifikasikan jenis-jenis penjualan sebagai berikut:

1. Penjualan Tunai

Adalah penjualan yang bersifat cash dan carry pada umumnya terjadi secara

kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan dianggap kontan.

2. Penjualan Kredit

Adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan.

3. Penjualan Tender

Adalah penjualan ynag dilaksanakan melalui prosedur tender untuk

memegangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur.

4. Penjualan Ekspor

Adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang

mengimpor barang tersebut.

5. Penjualan Konsinyasi

Adalah penjualan yang dilakukan secara titipan kepada pembeli yang juga

sebagai penjual.

6. Penjualan Grosir

Adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui

pedagang grosir atau eceran.

2.2.2    Dokumen-Dokumen Penjualan

Dokumen-dokumen penjualan menurut La Midjan dalam bukunya yang

berjudul “Sistem Informasi Akuntansi 1” antara lain sebagai berikut:

1. Order Penjualan Barang (Sales Order)

Merupakan penghubung antara beragam fungsi yang diperlukan untuk

memroses langganan dengan menyiapkan peranan penjualan.

2. Nota Penjualan Barang

Merupakan catatan atau bukti atas transaksi penjualan barang yang telah

dilakukan oleh pihak perusahaan dan sebagai dokumen bagi pelanggan.

3. Perintah Penyerahan Barang (Delivery Order)

Merupakan suatu bukti dalam pengiriman barang untuk diserahkan kepada

pelanggan setelah adanya pencocokan rangkap slip.

4. Faktur Penjualan (Invoice)

Adalah dokumen yang menunjukan jumlah yang berhak ditagih kepada

pelanggan yang menunjukan informasi kuantitas, harga dan jumlah tagihannya.

5. Surat Pengiriman Barang (Shipping Slip)

6. Jurnal Penjualan (Sales Journal)

2.2.3 Tujuan Penjualan

Tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan menurut

Swastha (....)dalam bukunya “Manajemen Penjualan”, yaitu:

1. Mencapai volume penjualan tertentu.

2. Mendapat laba tertentu.

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.

2.2.4    Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penjualan

Faktor-faktor yang memengaruhi penjualan menurut Swastha (....) dalam

buku “Manajemen Penjualan” antara lain sebagai berikut:

1) Kondisi dan Kemampuan Penjual

Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah

penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari

tenaga penjual adalah:

a. Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan

b. Harga produk atau jasa

c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman

2) Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok penbelian atau pihak yang menjadi sasaran dalam

penjualan dan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya.

3) Modal

Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang

dagangan ditempatkan atau untuk membesar usahanya.

4) Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahan yang besar, biasanya masalah penjual ini ditangani oleh

bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang

yang ahli dibidang penjualan.

5) Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian

hadiah sering mempengaruhi penjualan karena diharapkan dengan adanya

faktor-faktor tersebut pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama

2.2.5    Proses Penjualan

1. Persiapan Sebelum Penjualan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan tenaga penjual

dengan memberikan pengertian tentang barang yang dijualnya, pasar yang di

tuju, dan teknik-teknik penjualan yang harus dilakukan.

2. Penentuan Lokasi Pembeli Potensial

Dari lokasi ini dapatlah dibuat sebuah daftar tentang orang-orang atau

perusahaan yang secara logis merupakan pembeli potensial dari produk yang ditawarkan.

3. Pendekatan Pendahuluan

Berbagai macam informasi perlu dikumpulkan untuk mendukung penawaran

produknya kepada pembeli, misalnya tentang kebiasaan pembeli, kesukaan,

dan sebagainya. Semua kegiatan ini dilakukan sebagai pendekatan

pendahuluan terhadap pasarnya.

4. Melakukan Penjualan

Penjualan dilakukan bermula dari suatu usaha untuk memikat perhatian calon

pembeli, kemudian diusahakan untuk menarik daya tarik mereka. Dan

akhirnya penjual melakukan penjualan produknya kepada pembeli.

5. Pelayanan Sesudah Penjualan

Dalam tahap akhir ini penjual harus berusaha mengatasi berbagai macam

keluhan atau tanggapan yang kurang baik dari pembeli. Pelayanan penjualan

ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa

keputusan yang diambilnya tepat dan barang yang dibelinya betul-betul bermanfaat.

2.3       Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pengujian untuk

penelitian ini adala sebagai berikut:

H0: Tidak terdapat perbedaan penjualan batu (unit) sebelum kenaikan harga

bahan bakar minyak (BBM) dan setelah kenikan bahan bakar minyak.

Ha: Terdapat perbedaan penjualan batu (unit) sebelum kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM) dan setelah kenikan bahan bakar minyak

2.4       Rerangka Teoritis

 

 

 

Teori Kebijakan Publik

 

 

 

 

 

Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

 

 

Teori Penjualan

 

 

 

 

3.  METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kuantitatif

menurut Arikunto (2006) adalah adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis

(hypothesis testing). Pengujian hipotesis bertujuan untuk memberikan pemahaman hubungan

sebab akibat dari suatu peristiwa dengan lebih baik.

3.2 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2008) menjelaskan, “Populasi adalah wilayah generalisasi          terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.Populasi penelitian ini adalah penjualan batu karang

dalam jumlah unit pada Perusahaan Angkutan Timor Arsita Graha sejak awal berdiri.

Sugiyono (2008) menjelaskan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini adalah penjualan batu dalam bentuk unit

sepeluh hari sebelum kenaikan harga BBM dan sepuluh hari setelah kenaikan BBM.

Tabel 1. Sample Penjualan Batu pada perusahaan Perusahaan Angkutan Timor Arsita Graha

Tanggal	Penjualan (Unit) Sebelum Kenaikan BBM	Tanggal	Penjualan (Unit) Sesudah Kenaikan BBM
8-Nov-14	5	19-Nov-14	3
9-Nov-14	5	20-Nov-14	1
10-Nov-14	2	21-Nov-14	3
11-Nov-14	5	22-Nov-14	0
12-Nov-14	2	23-Nov-14	2
13-Nov-14	1	24-Nov-14	3
14-Nov-14	3	25-Nov-14	1
15-Nov-14	3	26-Nov-14	2
16-Nov-14	5	27-Nov-14	0
17-Nov-14	4	28-Nov-14	3

Sumber: Data Diolah

3.3 Data Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Sumber data yang

digunakan adalah data primer.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pemilik perusahaan.

3.4 Variabel Penelitian

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut.

Penjualan (unit) yang dhasilkan sebelum Kenaikan bahan bakar mesin (BBM). Dan Penjualan

(unit) yang dhasilkan setelah Kenaikan bahan bakar mesin (BBM).

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data event study (studi kejadian). Jogiyanto

(2009) menjelaskan bahwa studi kejadian merupakan studi yang mempelajari bagaimana investor

bereaksi terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikan melalui pengumuman. Pada penelitian ini

menggunakan kenaikan bahan bakar mesin (BBM) tahun 2014 sebagai informasi yang

digunakan dalam studi peristiwa.

3.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian ini adalah sebagai berikut;

H0: Tidak terdapat perbedaan penjualan batu (unit) sebelum kenaikan harga bahan bakar

minyak (BBM) dan setelah kenikan bahan bakar minyak.

Ha: Terdapat perbedaan penjualan batu (unit) sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak

(BBM) dan setelah kenikan bahan bakar minyak

3.7 Tahapan Penelitian

Langka-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)         Merumuskan Penelitian.

2)         Mengumpulkan data berupa data penjualan batu (unit) selama Perusahaan Angkutan

Timor Arsita Graha beroperasi.

3)         Mengelompokan data yang akan digunakan yakni sepuluh hari sebelum kenaikan harga

BBM dan 10 hari setelah kenaikan harga BBM.

4)         Menguji normalitas data abnormal return dan Paired sample t-test dengan menggunakan

alat uji SPSS 16.

5)         Melakukan uji volatilitas dengan menggunakan Microsoft Excel 2007.

 

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Mursyidi. 2008. Akuntansi Biaya. Bandung: Refika Aditama

www.tribunnews.com, diakses pada tanggal 22 Desember 2014. www.tempo.co, diakses pada tanggal 22 Desember 2014.