KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN INDONESIA 1997 dan 2008

KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN INDONESIA 1997 dan 2008

Prof. Dr. Anwar Nasution (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI)

Gedung PPI.UB, 14 Mei 2009

Pengantar dari Rektor UB (Prof. Dr. Yogie)

Jepang 20 tahun perekonomian stabil, jumlah penduduk juga relative tetap.  Indonesia selama 20 tahun terakhir bertambah kurang lebih 15 juta jiwa pertahunnya, sedangkan lahan sawah subur turun kurang lebih 50.000 hektar pertahun dan lahan kritis bertambah 300.000 hektar pertahun. 

Indonesia hanya terpengaruh sedikit dari dampak krisis 2007/2008 karena Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari krisis 1997/1998.

Jadi, sumberdaya alam turun sedangkan jumlah penduduk bertambah dan pembangunan sumberdaya manusia belum sebaik yang diharapkan.  Cita-cita menjadi Negara yang makmur dan sejahtera masih jauh dari harapan.

Pengantar Moderator (Prof. Dr. Munawar)

Ekonomi Indonesia ditopang oleh sector keuangan.  Sehingga, bila terjadi ketidakstabilan keuangan akan muncul gejala spekulasi.  Krisis 1997 karena gejolak nilai tukar, sedangkan krisis 2008 karena spekulasi instrument keuangan.

Krisis 2008 terjadi sejak Agustus 2007 di Amerika Serikat karena spekulasi subprime mortgage.  Dampaknya sama dengan krisis 1997, karena hilangnya kepercayaan masyarakat pada sector keuangan.  Bedanya, relative hanya terjadi di America Serikat dan berdampak ke Negara-negara dengan invesatsi besar di pasar keuangan Amerika Serikat saja.

Paparan oleh Prof. Dr. Anwar Nasution

Krisis 2008 di Amerika Serikat diawali oleh hilangnya kepercayaan masyarakat pada sector keuangan.  Dikarenakan adanya shadow banking systems yang dilakukan oleh finance companies, hedge funds, dan investment banks.

Praktik buy mortgage and loan telah mengakibatkan kebekuan pada pasar kredit jangka pendek dan mengganggu pasar uang antar bank serta menghentikan aktivitas pinjam-meminjam antar bank.

Posisi Amerika Serikat sebagai Negara super power dalam keuangan global menjadi daya tarik bagi pelaku pasar keuangan global untuk berinvestasi pada pasar keuangan di Amerika Serikat.  Bahkan berani memindahkan investasi pada commercial papers pemerintah ke instrument keuangan di pasar uang Amerika Serikat.

Sistem shadow banking merupakan mekanisma pembelian kredit dari nasabah (kartu kredit, pinjaman, hipotek (mortgage), dan lain-lainnya) yang ditransformasi (financial reengineering) menjadi sekuritas (hedge funds) yang dapat diperdagangkan (assets backs securities).  Banyak diburu untuk dibeli dan dimiliki oleh investor global.  Pasar uang Inggris merupaka pasar uang terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan pasar uang Eropa banyak membeli sekuritas pasar uang Amerika Serikat.  Sehingga, saat Amerika Serikat mengalami krisi akan berdampak ke Inggris dan Eropa yang selanjutnya akan berdampak secara global.

Krisis keuangan menjadikan Amerika Serikat semakin dominan.  Dollar Amerika menjadi basket currency yang semakin kuat.  Dampak dari krisis 2008 juga dirasakan di Negara-negara Asia dan Pasifik,  buka pasar uangnya tetapi nilai ekspor menjadi turun.  Hal ini dikarenakan dana untuk kegiatan ekspor dan impor perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat ditarik ke kantor pusat yang berkedudukan di Amerika Serikat dan Eropa untuk mengatasi krisis permodalan yang terjadi.  Turunnya ekspor-impor dari Amerika Serikat (juga Eropa) menjadikan harga komoditas turun, demikian pula sector turisma, serta berkurannya remittances dari para pekerja yang bekerja di Amerika Serikat dan Eropa. 

City Bank, salah satu bank terbesar di dunia yang sahamnya 30% dipegang oleh pemerintah Amerika Serikat.  Menarik dana-dana cadangan dari kantor-kantor cabangnya di seluruh dunia untuk memperkuat modal kantor pusat saat krisis terjadi.  Amerika Serikat dan Eropa sebagai tujuan utama ekspor Indonesia mengalami penurunan permintaan sehingga menurunkan nilai ekspor Indonesia.  Pelaku usaha di Indonesia harus mencari pasar baru seperti Jepang, China, dan Negara-negara lain.

Surat Utang Nehara (SUN) dengan tingkat bunga 11% tetapi rating rendah.  Penerimaan sector Pajak sebesar 13,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dengan jumlah pembayar pajak sebanyak 3 juta Wajib Pajak.  Pendapatan pajak (Dirjen Pajak) tidak bisa dan tidak mau diaudit.  Mengapa?  Negara-negara lain rata-rata mendapatkan pendapatan pajak sekitar 20% PDBnya.  Indonesia termasuk Negara dengan pendapatan pajak rendah dibanding dengan PDB.

Sektor perbankan, system perbankan merupakan core of financial industry.  Sistem shadow banking merupakan system perbankan pada tahap awal saja di Indonesia.  Sehingga, saat krisis terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, Indonesia hanya sedikit terdampak.  Karena, jaminan dari bank sentral (BI) terhadap bank relative tinggi (provide buffer for the banks).  Cadangan devisa Indonesia sebesar kurang lebih 50 juta USD, sedangkan cadangan devisa China sebesar 2 Trilyun USD (hanya 20.000 kali lipat) dengan 900 juta USD yang diinvestasikan ke T-Bills Amerika Serikat.

Dampak ikutan dari krisis Amerika Serikat dan Eropa adalah turunya permintaan impor sehingga menurunkan ekspor yang mengakibatkan turunnya harga-harga komoditas.  Akibatnya pada Negara berkembang, utang dalam negeri naik yang berakibat pada turunnya nilai tukar yang mengakibatkan utang luar negeri menjadi semakin besar.

Respon kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap krisis pada adalah menyuntikkan dana ke perbankan (bailout) yang dilakukan untuk mencegah bank benar-benar bangkrut.  Kebijakan lain adalah menstabilkan system keuangan dengan melakukan easing the adverse of the gobal credit crunch.  Sedangakan Pemerintah Indonesia yang menerima dampaknya wajib untuj  melakukan pencarian sumber dana eksternal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mata uang asing.  Dilanjutkan dengan  melakukan stimulus fiscal dengan melakukan ekspansi permintaan agregat dan merevisi pertumbuhan ekonomi.  Dilanjutkan dengan melakukan orientasi ekspor dengan menjadikan pasar domestic potensial sebagai pasar.

Memperkuat system keuangan wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun system keuangan yang kuat dan tidak rentan terhadap krisis.  Mencegah terjadinya short selling dari saham-saham institusi keuangan perlu dilakukan.  Menjadikan dana-dana public sebagai kapitalisasi perbankan juga harus dilakukan.  Sebagai contoh, di Amerika Serikat hanya sebesar 5% atau 700 Milyar USD dana dari PDB, sedangkan di Indonesia dana untuk BLBI pada tahun 1997 sebesar 10kali dari PDB.  Pemerintah Indonesia dapat pula menghilangkan berbagai asset dari berbagai bank seperti di Jepang dan Korea.  Selanjutnya merestorasi kepercayaan pada bank dengan memperluas jaminan dan menaikkan liabilitas bank.  Serta tentu saja memberikan garansi atau lembaga penjamin.

Sedangkan kebijakan fiscal dapat dilakukan dengan memperkuat posisi fiscal serta penerapan peraturan dan perundangan tentang utang yang ketat.  Memperbesar sumber dana eksternal untuk mendukung stimulus fiscal.  Serta tentu saja memperluas dampak secara agregat.

Rekomendasi yang bisa diberkan pada Pemerintah Indonesia untuk menghadapi krisis Amerika Serikat dan Eropa adalah dengan melakukan tindakan-tindakan berikut ini.

1.     Koordinasi program-program pembangunan nasional. 

2.     Memperkuat aktivitas perdagangan dan keuangan. 

3.     Memperkuat nilai tukar dan meningkatkan cadangan devisa.

4.     Memfasilitasi investasi yang bersifat regional dan bahkan global.

5.     Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan proteksi untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar.

6.     Membangun system finansial internasional yang lebih obyektif.

7.     Rarionalisasi prinsip-prinsip dari Bank Dunia dan IMF untuk rasionaliasi system keuangan nasional.

Simpulan

Terjadi ketidakjujuran di sector industry dan keuangan.  Buktinya, krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa diawali oleh shadow banking system.  Krisis di Amerika Serikat berdampak luas karena mata uang Dollar Amerika adalah basket currency. 

Dampak krisis keuangan di Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah turunnya ekspor dan pariwisata sedangkan pasar domestic tidak dapat menggantikan pasar internasional.  Walaupun terdampak tetapi dampak krisis 2008 tidak sekuat krisis 1997.  Krisis 1997 menjadi parah karena moral hazard pemilik bank untuk memperoleh dan memanfaatkan Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) untuk kepentingan pribadi.  Penyelamatan krisis keuangan kali ini lebih banyak menggunakan stimulus fiscal dengan meningkatkan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.  Selain itu, menjalin kerjasama internasional untuk memperkuat pasar global dan pasar regional.

Diskusi

Pada tahun 1997 dampak krisis keuangan dirasakan paling kuat di Asia, sedangkan pada tahun 2008 bersifat global walau yang terasa kuat di Amerika Serikat dan Eropa.  Eropa Timur kondisinya hamper sama dengan Indonesia di tahun 1997 karena pendanaan proyek pemerintah dan sector bisnis menggunakan utang jangka panjang.  Penggunaan stimulus fiscal di Indonesia masih meninggalkan masalah, karena pemakaian yang tidak jelas dan pertanggungjawaban yang tidak jelas juga.

Permasalahan lain di Indonesia adalah jumlah penduduk yang banyak tetapi dengan kualitas yang relative rendah.  Kebutuhan jaminan kesahatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan relative tinggi.  Perlu meningkatkan daya saing untuk bermain di pasar global.

Sistem shadow banking dilakukan dengan melakukan rekayasa keuangan yang canggih, menggeser risiko kredit, dan seleksi nasabah yang mudah.  Menjadi praktik buruk perbankan.

Kredit program Bank Indonesia saat krisis tahun 1997 banyak disalahgunakan.  Sebagai contoh, Bank Inover yang didanai oleh dana cadangan luar negeri yang dananya dimanfaatkan oleh pengusaha dan penguasa orde baru.  Praktik lain adalah pembiaran terhadap pembatasan maksimum pemberian kredit (PMBK).  Selain itu, bank pemerintah menjadi ajang korupsi sedangkan bank swasta dipergunakan untuk mendanai bisnis satu group.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor internal pemerintah tidak memiliki kekauatan untuk melakukan penegakkan hokum.  Selain itu, Undang-Undang Perpajakan tidak mengijinkan dilakukan audit terhadap penerimaan pajak.  BPK hanya berperan dalam audit (prosedur) finansial saja.  Perlu perluasan BPK untuk isa mengaudit kebijakan pemerintah pada masalah ekonomi.