PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM), PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM), HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), DAN PUBLIKASI

 Ekonomi Kreatif dan Peran Pendidikan Tinggi dalam Pengembangannya

Pemparan yang disampikan oleh I Gde Pitana, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Ekonomi kreatif, sistem ekonomi yang didukung oleh indutri kreatif.  Salah satunya adalah industri pariwisata.  Sistem ekonomi yang sedang berkembang dan juga dianut oleh pemerintah RI.  Keputusan politis yang mengikat seluruh rakyat Indonesia.

 

Apa itu Ekonomi Kreatif (Ekraf)?

Sejarah perkembangan ekonomi: (1) ekonomi pertanian (penguasaan sumber daya alam); (2) ekonomi industri (penguasaan modal); (3) ekonomi jasa (penguasaan informasi); (4) ekonomi kreatif (penguasaan sumber daya manusia).

Ekonomi kreatif merupakan ekonomi berbasis seni budaya dan teknologi.  Sedangkan Industri Kreatif (Inkraf) adalah proses produksi masal, proses distribusi, dan proses konsumsi dengan memanfaatkan kreativitas dan ketrampilan manusia.  Sektor-sektornya meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, fotografi, permainan interaktif, seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta penetian dan pengembangan.

 

Mengapa Ekonomi Kreatif?

Ekonomi kreatif penting untuk dikembangkan karena (1) kontribusi ekonomi (Product Bomestic Bruto, lapangan pekerjaan, ekspor); (2) ilkim bisnis (penciptaan lapangan usaha dan pemasaran); (3) citra dan identitas bangsa (turisme, iklan nasional, membangun budaya, warisan dan nilai lokal); (4) sumberdaya terbarukan (berbasis pengetahuan, kreativitas, dan green community); (5) inovasi dan kreativitas (ide dan gagasan serta penciptaan nilai); (6) dampak sosial (kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan).

 

Bagaimana Cara Melangkah Maju?

Permasalahan umum yang harus dituntaskan (1) kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia; (2) iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha; (3) penghargaan dan apresiasi; (4) percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi; (5) ketersedian bahan baku; dan (6) pembiayaan (bankablility).

 

Visi, Misi, dan Tujuan Kemenparekraf

Sesuai dengan Inpres Nomer 6 tahun 2009, fokus kegiatan prioritas Bidang Ekraf adalah (1) pengembangan industri kreatif; (2) penguatan institusi; (3) pemasaran produk dan jasa kreatif; (4) pengembangan konten kreatif; dan (5) penguatan sumberdaya manusia.

Model pengembangan ekraf adalah triple helix (akademisi/intelektual, bisnis, dan pemerintah).  Mengembangkan industri, teknologi, sumberdaya, institusional, dan lembaga pembiayaan.  Universitas/akademisi berperan untuk penelitian dan pengembangan, sosialisasi, dan pengembangan sumberdaya manusia.  Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan serta bangga mengonsumsi produk dan jasa kreativitas lokal.

 

 

Pengabdian Masyarakat

Desentralisasi Pengabdian Masyarakat

Kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat (pengmas).  Laporan penelitian harusnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Laporan penelitian harus tersambung dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk diterapkan di masyarakat melalui Pengmas untuk membangun kesejahteraan masyarakat.  Laporan penelitian harus mampu menjadi model pembangunan masyarakat yang terukur dan terdokumentasi.

 

Highlink

Riset dan pengmas harus tersambung dengan Pemerintah (Daerah) dan pelaku bisnis untuk membangun komunitas dan Desa melalui pemberdayaan u ntuk membangun kemandirian masyarakat.

 

Desentralisasi Pengabdian Masyarakat

Paparan yang disampaikan oleh Profesodr Sundani dari DP2M Dikti menyatakan bahwa minat dosen untuk melakukan pengmas menurun.  Penurunan ini bukan disebabkan oleh kecilnya dana dan angka kum tetapi dosen pengabdi  takut pada evaluasi dan selalu dikejar-kejar oleh mitra (masyarakat).  Pengmas yang ditujukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat di luar kampus.

Desentralisasi pengmas akan didahului oleh pemetaan perwilayah, sehingga akan ada universitas yang menjadi koordinator pada masing-masing wilayah.  Pada tahun 2011 ada 4.464 proposa di 11 wilayah.  Untuk Jawa Timur, sebagai universitas koordinator adalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yang pada tahun 2011 memperoleh 892 proposal.  Sedangkan Universitas Ma Chung hanya 5 proposal.

Forum pengabdi juga akan dibentuk perwilayah.  LPM dan Pelaksana abdimas dapat bergabung dengan Forum Aplikasi Ipteks pada Masyarakat (FLIPMAS) pada masing-masing wialayah.  Proses desentralisasi membutuhkan waktu 2—3 tahun.

Bahan pertimbangan desentralisasi adalah sebagai berikut.

1.       Ruang lingkup program: tidak individualis tetapi berbasis mitra, kewilayahan, dan integratif.

2.       Belum tersedia reviewer yang memadai di setiap wilayah.

3.       Jumlah proposal yang bervariasi dari setiap perguruan tinggi.

Proses pengajuan proposal, review, dan laporan  abdimas pada tahun-tahun mendatang  dilakukan secara daring (online).  Proses akan melalui perguruan tinggi koordinator pada masing-masing wilayah.  Reviewer didasarkan pada masing-masing wilayah.  Sedangkan reviewer pusat hanya melakukan peer review dan pengembangan program-program baru.

 

Diskusi

Dana sudah cair dari DP2M sekarang berada di DIPA Universitas untuk Perguruan Tinggi Negeri dan DIPA Kopertis untuk Perguruan Tinggi Swasta.  Laporan Kegiatan dan LogBbook serta Laporan Keuangan harus lengkap.

Pemetaan Desentralisasi akan dilakukan pada tahun 2012, khususnya untuk pemenuhan kecukupan dan kecakapan reviewer.  Setiap perguruan tinggi harus menyiapkan Peta Jalan (road map) dan keunggulan masing-masing perguruan tinggi.  Selain itu, LPM pada masing-masing perguruan tinggi harus melakukan sosialisasi hibah abdimas, khususnya mengenai (1) kelayakan proposal; (2) kelayakan program (bukan bersifat penyuluhan dan pendidikan); (3) sebisa mungkin multi tahun; (4) lintas disiplin ilmu.

 

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pemaparan mengenai Jurnal Abdimas disampaikan oleh Ketut Sarjana dari Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.  Disampaikannya bahwa riset harus dapat diaplikasikan melalui abdimas untuk menjawab masalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.  Abdimas yang baik harus didasarkan dari riset supaya program yang dijalankan berbasis keilmuan.

Hasil abdimas yang baik dan berbasis riset dapat pula dipublikasikan melalui artikel ilmiah.  Struktur artikel untuk abdimas adalah sebagai berikut

Judul Artikel

Nama dan Institusi Pengabdi

Ringkasan Eksekutif

A.      Pendahuluan

B.      Sumber Inspirasi

C.      Metoda

D.      Karya Utama

E.       Ulasan Karya

F.       Simpulan

G.     Dampak dan Manfaat

H.      Daftar Pustaka

I.        Penghargaan

Forum Aplikasi Ipteks pada Masyarakat (FLIPMAS) merupakan Profesional Pendidik Masyarakat (PRODIKMAS).  Beberapa Jurnal Abdimas yang bisa diakses adalah NGAYAH (Bali); LEGOWO (Jawa Timur); JAGADHITA (Yogyakarta); MAMIRI (Sulawesi Selatan); OLAH BEBAYA (Kalimantan Timur). 

Metoda abdimas yang baik adalah pendidikan, konsultasi, pelatihan , difusi Ipteks, mediasi Ipteks, stimulasi Ipteks, substitusi Ipteks.  Harus pula berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang memadai.

 

Penerapan Produk-Produk Pengabdian Masyarakat

Pemaparan disampaikan oleh Gatot M dari Universitas Gajah Mada menjelaskan bahwa pendanaan di luar Dikti sebenarnya malah lebih besar.  Memanfaatkan dana dari CSR perusahaan selain mendapat dana lebih besar, juga lebih mudah dijurnalkan.

Proses penetapan dilakukan melalui LPM/LPPM yang diusulkan dan diseleksi ke DP2M Dikti, bila telah lolos dan dilaksanakan dilaporkan untuk menjadi produk abdimas yang kemudian dapat didiseminasi baik melalui dana program-program Pemda maupun CSR perusahaan.

Basis seleksi yang harus diperhatikan adalah hasil monitoring dan evaluasi (monev) tahunan DP2M dan hasil pemaparan tahunan DP2M.  Kriteria produk abdimas yang baik adalah (1) produk abdimas dari Dikti; (2) karya dalam 3 tahun terakhir; (3) berfungsi secara kontinyu; (4) potensial untuk dikomersialkan; (5) bermanfaat bagi masyarakat; (6) berbahan baku lokal; (7) karya perguruan tinggi sendiri atau dengan mitra; (8) skala penuh atau miniatur atau display.

 

Diskusi

Kum untuk abdimas angka krediti kecil bahkan boleh nol.  Dukungan untuk kepangkatan rendah sehingga tidak menarik minat dosen melakukan abdimas.

Abdimas unggulan (Strategi Nasional), abdimas berbasis wilayah dankearifan lokal.  Sebagai contoh seperti masalah perbatasan akan menjadi sangat potensial untuk dikembangkan.

Secara internasional tidak ada beda antara jurnal riset dengan jurnal abdimas.  Asal memenuhi kaidah selingkung (term of references) akan diperlakukan sama.  Hanya di Indonesia yang membedakan jurnal riset (ilmiah) dan jurnal abdimas (terapan).  Jurnal internasional tidakmembedakan antara riset dan abdima. Format penulisan sama tetapi kandungan dan luarannya berbeda.  Forum ilmiah abdimas dapat berbentuk pameran, seminar, dan talk show.  Butuh waktu dan persiapan yang matang.

Mekanisma keuangan riset, abdimas, dan PKM adalah dari DP2M kepada Rektor kepada LPPM dan kepada Peneliti dan Pengabdi.  Mekanisma laporan keuangan dari Peneliti dan Pengabdi kepada LPPM dan kepada DP2M.

 

Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan

Pemaparan disampaikan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Illah Sailah. Beliau menyatakan bahwa, orientasi pendidikan berbasis pada luaran (outcome) bukan pada hasil (output).  Tertera dengan jelas di kurikulum, Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI), kompetensi mahasiswa, dan program penyelarasan. 

Indonesia Qualification Framework (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia – KKNI) merupakan kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang terdiri dari 9 tingkatan.  Kualifikasi didapat karena kualifikasinya (qualified person) atau dari sertifikasi yang didapat (certified person).  Diperoleh berdasar latar belakang pendidikan dan pelatihan, juga karya dan prestasi yang diperoleh.

KKNI diinisiasi pada komunitas akademik terlebih dahulu.  Sebagai dasar sertifikasi (ketrampilan akademik dan maupun otodidak) yang dibuktikan dengan uji sertifikasi maupun kompetensi (hard skill dan soft skill) seperti kepedulian, tanggungjawab, kejujuran, ketangguhan, ide-ide kreatif dan berbagai kompetensi lain yang dibuktikan dengan rekam jejak (portofolio).

Learning Outcome terdiri dari Ijasah dan suplemen.  Terdiri dari kompetensi umum (akademis) dan kompetensi khusus (kemampuan bahasa asing, kepemimpinan, dan lain sebagainya).

Student mobility atau pertukaran pelajar bisa dilakukan dengan mengambil mata kuliah yang berbeda tetapi dengan luaran pembelajaran (learning outcome) yang sama.  Dapat dilakukan secara nasional maupun internasional.

Pendidikan yang berpihak (Belmawa) merupakan keberpihakan pada yang berprestasi tetapi kurang mampu secara finansial.  Pada tahun 2011 ada kurang lebih 30.000 mahasiswa didanai oleh Dirjen Dikti di berbagai PTN non UNT.  Termasuk juga Mawapres (Mahasiswa Berprestasi) yang ditujukan pada semua mahasiswa yang berprestasi.

Untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan KBK, hasil pendataan menemukan kurang lebih 50% program studi dan jurusan di Indonesia belum terkakreditasi sampai akhir tahun 2012.

 

Pengembangan Pendidikan Teknik, Sains, dan Pertanian tahun 2011—2015

Pemaparan disampaikan oleh Harris Iskandar, Sekretaris Jenderal Dirjen Dikti.  Disampaikannya bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi oleh Menko Perekonomian adalah sebagai berikut:

 

Human Development Index (HDI) yang berasal dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.  Menurut data dari Bank Dunia, Korea Selatan yang penduduknya 98% adalah sarjana menghasilkan rate of return pendidikan yang tinggi pula.  Pendidikan juga bermanfaat dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Pengembangan pendidikan tinggi:

 

Penguatan Kelembagaan Guna Peningkatan Perguruan Tinggi

Pemaparan disampaikan oleh Kepala Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Dirjen Dikti.

Rencana Strategis untuk tahun 2010—2014 berisi Visi, Misi, Tujuan, Tujuan Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

 

Diskusi

KKN-PPM Unggulan dikelolah oleh masing-masing perguruan tinggi oleh LPPM.

SK Menteri Terbaru: Nomenklatur dan Gelar Sarjana.  Program Studi Baru, nama lebih fleksibel, tetapi learning outcome harus jelas.  Kode mengacu pada KKNI.

Kewirausahaan bisa mata kuliah sendiri, bisa sebagai kandungan mata kuliah.  Ada model yang disusun oleh Direktorat Kelembagaan.  Saat ini di Indonesia hanya ada 0,24% dari jumlah penduduk, idealnya adalah 2% dari total jumlah penduduk Indonesia.

 

Rumusan Sidang Komisi

Komisi A: Riset, HKI, dan Publikasi

Desentralisasi menjadikan antusiasme dosen untuk meneliti meningkat.  Kesadaran untuk melakukan riset meningkat.  Tata kelola Laporan Penelitian lebih transparan dan akuntabel.  Dana Internal Perguruan Tinggi naik.

Rencana Tindak Lanjut: penyempurnaan Rencana Induk Penelitian (RIP).  Perumusan unggulan Perguruan Tinggi.  Pengangkatan reviewer internal.

Perluasan Desentralisasi:  Pengumpulan proposal melalui Perguruan Tinggi dan Kopertis.  Seleksi internal untuk mandiri, utama, dan madya.  Seleksi proporsal binaan oleh DP2M (Litabmas) Dirjen Dikti.

Monitoring dan Evaluasi (Monev): Monev online berkala.  Monev internal Perguruan Tinggi.  Monev lapangan oleh Litabmas.  Monev terpusat oleh Litabmas.

Pendanaan: 70% dari Litabmas, Dana Internal Perguruan Tinggi.  Dana dari Mitra.

Alokasi Dana Mandiri 100% riset unggulan, Utama 60% riset unggulan dan 40% multi tahun.  Madya 35% riset unggulan dan 65% multi tahun.  Binaan 25% riset unggulan dan 75% multi tahun.

Kompetisi Nasional: Unggulan Stranas, RAPID, Kerjasama Internasional, Hibah Kompetensi, Strategi Nasional.  Pengumpulan proposal di Perguruan Tinggi dadn Kopertis (Litabmas cukup softcopy).  Seleksi proposal dan hasil dari Dit. Litabmas. Dana 30% dari Dit. Litabmas.

Biaya Operasional perlu diatur khusus.  5% potongan dari dana penelitian atau dana dari Perguruan Tinggi.

Luaran Penelitian: output & outcome harus sesuai dengan kewajiban dalam skim penelitian dan menjadi indikator utama.  Perlu ada reward untuk peneliti yang berprestasi dan punishment untuk peneliti yang lalai dari kewajiban.

 

Komisi B: Pengabdian pada Masyrakat

Desentralisasi Pengabdian Masyarakat, relatif sulit untuk dilakukan clustering.  Dikarenakan kinerja Abdimas perguruan tinggi berfluktuasi.  Hal ini karena Abdimas tidak bersifat individual dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mitra.  Selain itu, kegiatan Abdimas tidak memperkenankan lagi penyuluhan tetapi pendampingan yang berkelanjutan.  Dilain pihak, nilai kum kecil sehingga minat dosen melakukan Abdimas juga rendah.  Selain itu, banyak dosen yang tidak siap saat dievaluasi oleh mitra.

Jumlah Abdimas yang didanai oleh Litabmas Dikti pada tahun 2011, IbM 354 proposal (Teknologi Tepat Guna), IbIKK 77 proposal (income generating bagi universitas), IbK 34 proosal (muara bagi PKM), IbPE 33 proposal (membantu ekspor, IbW 72 proposal (bekerja sama dengan Pemerintah Daerah).  Sedangkan pada tahun 2012 ada 4.464 usulan untuk 11 wilayah.  Universitas Negeri Surabaya mengirim 892 proposal.  Abdimas hanya dilaksanakan tidak lebih dari 5% dosen di Indonesia.

Desentraliasi abdimas dengan program pengabdian masyarakat berazaskan kemitraan, integratif, dan kewilayahan.  Perguruan tinggi pengusul hanya 5,8% dari perguruan tinggi di Indonesia.  Rekruitmen reviewer yang belum memenuhi kepakaran PPM yang diperlukan oleh Perguruan Tinggi.

Usulan pada tahun 2012 diperlus untuk 12 wilayah dan harus tertib administrasi. ToT kandidat dan rekruitmen reviewer perwilayah.  Proposal softfile dan online review.

Usulan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) merupakan unggulan strategis seperti wilayah perbatasan atau wilayah terpencil.  Sosialisasi PPM di masing-masing wilayah.  Panduan pertanggungjawaban dana PPM.

Jurnal PPM merupakan jurnal aplikasi Ipteks yang berkarakter PPM.  Isi jurnal ditatas serasi dengan bidang ilmu.  Artikel dengan paradigama PPM membentuk budaya baru di masyarakat.  Panduan baku yang berbeda dari riset.  Pameran dan workshop dilaksanakan setiap tahun (pada bulan februari atau bulan juni setiap tahun).

Keuangan dan perpajakan disesuaikan dengan DIPA PTN dan PTS.  Klausul kontrak masih sama dengan riset padahal berbeda.  Diusulkan untuk bebas pajak. 

 

Komisi C: Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

PKM telah berlangsung selama 12 tahun.  Pada tahun 2013 akan direvisi untuk dilakukan desentralisasi.  Tiap tahun menerima dan menyeleksi kurang lebih 40.000 proposal.

Desentralisasi dilakukan segera, direncanakan pada tahun 2013.  Sedang pada tahun 2014 pengajuan proposal sebisa mungkin sudah online.  Seleksi awal dilakukan oleh Perguruan Tinggi setempat.  Hasil seleksi dikirim ke Dit. Litabmas dalam bentuk softfile.  Disertakan pula Surat Pengantar ddan ranking hasil.  Kuota penerima dana PKM berdasar rasio dengan track record 3 tahun terakhir.  Seleksi kedua dilakukan dengan review online oleh reviewer nasional.  Selanjutnya monitoring lapangan oleh tim Litabmas dan Laporan cukup softfile.

Kategori desentralisasi, Kategori 1 untuk Perguruan Tinggi dengan lebih dari 100 proposal pertahun, Kategori 2 untuk pergururan tinggi dengan 50—100 proposal pertahun dan kategori 3 untuk perguruan tinggi dengan proposal kurang dari 50 proposal pertahun.  Panduan umum dan SOP dari Litabmas.  Dana diharapkan tepat waktu dan alokasi dana, seleksi, dan pembinaan yang transparan.  Perlu penambahan untuk reviewer dan juri untuk bidang sosial dan humaniora.

Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) kurang publikasi.  Pedoman Pimnas telah diberi masukan oleh forum Wakil Rektor III.  Publikasi hasil dan pembimbingan sebisa mungkin masuk jurnal.  Hasil Pimnas diharapkan setara dengan Tugas Akhir.  Kasubdit defienitif untuk PKM. Menyelenggarakan Pekan Ilmiah Regional (se ASEAN).  Gelar produk (pameran) hasil PKM.  Tidak ada pemotongan dana terhadap dana PKM.

Arahan dan Penutupan oleh Dirjen Dikti

Disampaikan, bahwa membangun sistem riset, abdimas, dan PKM perlu waktu.  Demikian pula untuk sosialisasi dan pelaksanaannya pasti membutuhkan waktu yang tidak sedikit pula.

Riset harus terpublikasi. Hasil riset baik dalam bentuk prototype produk, paten (HKI), dan publkasi bersifat wajib.  Laporan Keuangan harus akuntabel.  Desentralisasi dilakukan untuk memotong rantai administrasi yang panjang dari peneliti/pengabdi ke pusat (Litabmas).  Sehingga, diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi.

Abdimas, seharusnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyrakat.  Memberi jalan keluar untuk perbaikan.  Seharusnya terpublikasi, bentuk publikasi sama dengan jurnal riset tetapi lebih kepada terapan.  Sedang dibangun sistem yang transparan dan akuntabel.  Akan segera dilakukan desentralisasi sama dengan riset.

 

 

Disarikkan dari Rapat Koordinasi Program Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Publikasi Bagi Perguruan Tinggi Se-Indonesia.  DP2M Dirjen DIKTI Kemendiknas di  Yogyakarta, 20—22 Januari 2012.