Bisnis dan aktivitas ekonomi dari sebuah entitas pada umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan menginginkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan nilai entitasnya. Seringkali, dengan menjadikan keuntungan dan pertumbuhan sebagai tujuan menjadikan entitas ekonomi akan menghalalkan segala cara seperti mengeksploitasi tenaga kerja dan mengabaikan kelestarian lingkungan di sekitarnya bahkan mengorbankan konsumen sebagai sumber pendapatannya. Konsep Tripple Bottom Line (People, Planet, and Profit) merupakan konsep bisnis dan aktivitas ekonomi yang berbeda. Mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat baik karyawan, konsumen, maupun masyarakat secara umum menjadikan entitas ekonomi berorientasi untuk mengedukasi dan mengadvokasi manusia sebagai factor utama menjaga pertumbuhan dan kelanjutan usaha yang manusiawi. Kemudian, entitas ekonomi menjadikan kelestarian alam sebagai dasar untuk bukan hanya menjaga keberlanjutan bahan baku dan energy, tetapi benar-benar menjaga lestarinya planet Bumi sebagai satu-satunya tempat hidup manusia. Bila manusia sudah berdaya dan planet tetap lestari, profit atau keuntungan akan dating dengan sendirinya baik keuntungan yang dinikmati oleh manajemen sebagai agen pengelola entitas maupun investor sebagai pemilik entitas ekonomi tersebut.

ABSTRAKS

Konsep Tripple Bottom Line (People, Planet, and Profit) merupakan konsep bisnis dan aktivitas ekonomi yang berbeda. Pertama, mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat baik karyawan, konsumen, maupun masyarakat secara umum menjadikan entitas ekonomi berorientasi untuk mengedukasi dan mengadvokasi manusia sebagai factor utama menjaga pertumbuhan dan kelanjutan usaha yang manusiawi. Bila masyarakat teredukasi dengan produk yang berkualitas apalagi dengan harga terjangkau, dijamin kesetiaan konsumen pada produk dan perusahaan akan terjaga. Di sisi lain, karyawan yang teredukasi dengan baik akan menciptakan tenaga kerja yang mumpuni untuk memproduksi produk yang bermutu sekaligus efisien dalam biaya.

Kedua, entitas ekonomi menjadikan kelestarian alam sebagai dasar untuk bukan hanya menjaga keberlanjutan bahan baku dan energy, tetapi benar-benar menjaga lestarinya planet Bumi sebagai satu-satunya tempat hidup manusia. Bahan baku dan energy yang lestari akan menjamin kelangsungan usaha entitas ekonomi dalam jangka panjang sekaligus menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman dan asri. Bukan hanya memperhatikan bahan baku dan energy, tetapi polusi dan sampah yang dihasilkan oleh perusahaan hendaknya ramah lingkungan dan memiliki dampak yang sangat kecil bagi lingkungan.

Bila manusia sudah berdaya dan planet tetap lestari, profit atau keuntungan akan datang dengan sendirinya baik keuntungan yang dinikmati oleh manajemen sebagai agen pengelola entitas maupun investor sebagai pemilik entitas ekonomi tersebut. Jadi, keuntungan atau profit bukanlah menjadi tujuan pertama dan utama, tetapi menjadi dampak dari kinerja perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Keuntungan yang akan bersifat jangka panjang dan berkesinambungan (going concern).

SERI #1: TRIPPLE BOTTOM LINE: SEBUAH PENGANTAR

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup menjadi agenda penting masyarakat internasional di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972 setelah pelaksanaan konferensi internasional tentang Human Environment di Stockholm, Swedia dan KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil tahun 1992. Sejak saat itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial (Nuraini, 2010).

Planet, People, and Profit atau yang di Ilmu Akuntansi lazim disebut dengan Triple Bottom Line merupakan pemikiran yang sudah berkembang cukup lama di Eropa. Pemikiran tentang bisnis yang berkelanjutan (sustainable business) yang mengedepankan kelestarian alam (planet) sebagai sumber dari semua sumber daya, kesejahteraan masyarakat atau manusia (people), dan memperoleh laba (profit) yang memadai untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Gray, dkk., (1995) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab dunia bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh stakeholder, bukan hanya kepada stockholder saja. Dengan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan ini diharapkan perusahaan memperoleh legitimasi atas peran social dan kepedulian lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan memperoleh dukungan dari masyarakat, dankelangsungan hidup perusahaan dapat diperoleh.

Prior, dkk., (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan dapat digunakan oleh manajer sebagai alat untuk mengamankan kedudukannya. Hal tersebut digunakan oleh manajer untuk mengalihkan perhatian stakeholder dari monitoring aktivitas manajemen laba yang mereka lakukan. Hal ini dapat terjadi karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dari pada pihak berkepentingan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam agency theory (teori keagenan).

Konsep The Triple Bottom Line

Elkington (1997) dalam Wibisono (2007) menjelaskan konsep Triple Bottom Line digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program Corporate Social Responsibility pada sebuah perusahaan. Tiga kepentingan yang menjadi satu ini merupakan garis besar dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.

1. Profit (Keuntungan)

Keuntungan merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

2. People (Masyarakat)

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada keputusan perusahaan tersebut tidak bersifat paksaan atau tuntutan masyarakat sekitar. Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial diperlukan pandangan menganai Corporate Social Responsibility. Melalui kegiatan sosial perusahaan maka itu dapat dikatakan melakukan investasi masa depan dan timbal baliknya masyarakat juga akan ikut serta menjaga eksistensi perusahaan.

3. Planet (Lingkungan)

Lingkungan merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungan adalah hubungan sebab akibat yaitu jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan bermanfaat bagi perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan merusak lingkungan maka lingkungan juga akan tidak memberikan manfaat kepada perusahaan. Dengan demikian, penerapan konsep Triple Bottom Line yakni profit, people, dan planet sangat diperlukan sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sebuah perusahaan tidak hanya keuntungan saja yang dicari melainkan juga memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

TEORI-TEORI YANG MENDASARI TRIPLE BOTTOM LINE

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) dalam Ghozali & Chariri (2007) yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut berada. Ketika terjadi suatu perbedaan, baik yang nyata atau berpotensi muncul di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi entitas. Sesuai dengan yang dinyatakan O’Donovan (2002) bahwa legitimasi merupakan gagasan agar sebuah organisasi dapat terus beroperasi dengan sukses, maka organisasi tersebut harus bertindak sesuai aturan yang diterima secara luas oleh masyarakat. Deegan (2004) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah sebagai, “Teori yang menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas”.

Ghozali & Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antar perusahaan dan masyarakat di tempat perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Jadi, setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung di dalam masyarakat. Apabila perusahaan bertindak memenuhi kontrak implisit maka masyarakat akan mendukung keinginan perusahaan tersebut. Ahmad, dkk., (2004) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu mekanisma yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan perusahaan dengan masyarakat, dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi perusahaan. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial akan dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk tetap menyelaraskan diri dengan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian, perusahaan disarankan untuk mengungkapkan kinerja lingkungan sehingga mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan memperoleh legitimasi atas usahanya.

Perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Saidi (2004), teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status, yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan kongruen dengan sistem nilai dari system sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan yang nyata atau potensial ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. O’Donovan (2002) mendefinisikan legitimasi sebagai, “Legitimacy theory as the idea that in order for an organization to continue operating successfully, it must act in a manner that society deems socially acceptable.”

Barkemeyer (2007) menyatakan legitimasi sebagai, “Legitimacy is sought by organisations as it affects understanding and actions of people towards the organization. People perceive a legitimate organisation as “… more trustworthy.” Lebih lanjut Barkemeyer (2007) memberikan definisi mengenai organizational legitimacy sebagai, “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”

Jadi, legitimasi adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berlaku, peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memerhatikan lingkungan. Ghozali & Chariri (2007) menyatakan bahwa salah satu dari sekian banyak faktor yang dimasukkan oleh para peneliti sebagai motif dibalik pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah keinginan untuk melegitimasi operasi organisasi. Legitimasi merupakan sebuah pengakuan akan legalitas sesuatu. Suatu legitimasi organisasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (O’Donovan, 2002 dalam Chariri & Ghozali, 2007).

Legitimasi organisasi dapat dipandang sebagai sesuatu yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Kedudukan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat ditunjukkan dengan operasi perusahaan yang seringkali memengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinya pun dapat terancam bila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau

bahkan merugikan anggota komunitas tersebut.

Gray, dkk., (1995) juga menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan akan berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang seiring dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini akan mendorong perusahaan melalui top manajemennya akan mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat umum dan publik yang relevan dengan stakeholder.

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad & Sulaiman, 2004). Teori legitimasi dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Menurut Gray, dkk., (1996) dalam Ahmad & Sulaiman (2004) dasar pemikiran teori legitimasi adalah organisasi atau

perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa perusahaan tersebut beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan system nilai masyarakat itu sendiri.

Perusahaan menggunakan laporan keuangan tahunan untuk menggambarkan akuntabilitas atau tanggung jawab manajemen terhadap perusahaan dan kesan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan yang bersangkutan diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan nilai perusahaan dapat meningkat sehingga berdampak pula pada peningkatan laba perusahaan. Hal ini juga dapat mendorong dan membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Ghozali & Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Teori legitimasi juga memberikan perspektif yang komprehensif pada pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan harus dapat menunjukkan berbagai aktivitasnya agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat yang pada gilirannya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2008). Lindblom (1994) dalam Gray, dkk., (1995) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan kongruen dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Hal ini menyebabkan munculnya ancaman terhadap legitimasi perusahaan ketika terjadi perbedaan yang nyata atau potensial antara kedua sistem nilai tersebut. Sehingga, dengan melakukanpengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan akan merasa bahwa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

Meskipun perusahaan memiliki kebijakan operasi dalam batasan institusi, kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan norma ataupun adat yang diterima masyarakat, akan mengancam legitimasi serta sumber daya perusahaan, yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2008). Praktik- praktik tanggung jawab sosial dan pengungkapan social (corporate social and environmental disclosure (CSED)) yang dilakukan perusahaan dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk memenuhi harapanharapan

masyarakat terhadap perusahaan. Aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pemegang saham, supplier, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya atau dengan kata lain, kinerja ekonomi dan keuangan sebuah entitas memiliki hubungan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosialnya (Hasibuan, 2001). Hal ini berarti pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu mekanisma yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan stakeholders.

Gray, dkk., (1995) mengatakan bahwa informasi yang diungkapkan kepada stakehoder merupakan legitimasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Manajer yang terlibat manajemen laba cenderung menyadari bahwa pengungkapan lingkungan dengan sukarela (voluntary corporate social and environmental disclosure) dapat digunakan untuk mempertahankan legitimasi organisasional, terutama pada pihak terkait dengan politik dan sosial dan untuk mengalihkan perhatian stakeholder terhadap pendeteksian manajemen laba. CSED merupakan jalan masuk yang digunakan beberapa organisasi untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi (Ahmad & Sulaiman, 2004). Karena itu, teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat.

Teori legitimasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan mekanisma corporate governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Mekanisma corporate governance dan profitabilitas memberikan keyakinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan mekanisma corporate governance dan profitabilitas yang mencukupi, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif, yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang pada akhirnya akan

berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

Gray, dkk., (1995) juga menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari pengungkapan laporan keuangan. Ada banyak studi yang menguji lebih lanjut informasi sosial yang dihasilkan oleh perusahaan, dan menemukan bahwa informasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari informasi tersebut. Walaupun tidak bersifat wajib, banyak perusahaan yang secara sukarela melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (voluntary social and environmental disclosures). Voluntary social and environmental disclosures banyak dilakukan perusahaan dalam rangka menjaga reputasi perusahaannya dan perusahaan bisa tetap survive serta terhindar dari berbagai bentuk penolakan dari masyarakat. Di dalam teori legitimasi (legitimacy theory) dipaparkan jawaban-jawaban yang mendukung mengapa perusahaan harus mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya .

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Freeman dkk., 2004).

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaa suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007). Deegan (2004) menyatakan bahwa stakeholder theory adalah “Teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder memunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan.”

Budimanta, Prasetijo, & Rudito (2008) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yaitu old-corporate relation dan new-corporate relation. Old-corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan di antara fungsi dalam sebuah perusahaan ketika melakukan pekerjaannya. Hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan juga bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan old-corporate relation ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para stakeholder baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Sedangkan, pendekatan new-corporate relation menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholder sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat. Hubungan perusahaan dengan stakeholder di dalam perusahaan dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatannya yang membangun kerjasama dalam menciptakan kesinambungan usaha perusahaan, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan didasarkan pada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Perusahaan selain menghimpun kekayaan juga berusaha bersama-sama membangun kualitas kehidupan dengan stakeholder di luar perusahaan.

Tunggal (2008) menyatakan bahwa teori stakeholder dapat dilihat dalam tiga pendekatan.

1. Deskriptif

Pendekatan deskriptif pada intinya menyatakan bahwa, stakeholder secara sederhana merupakan deskripsi yang realitas mengenai bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Teori stakeholder dalam pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memahami bagaimana manajer menangani kepentingan stakeholder dengan tetap menjalankan kepentingan perusahaan. Manajer dituntut untuk mengarahkan energi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terhadap pemilik perusahaan saja.

2. Instrumental

Teori stakeholder dalam pendekatan instrumental menyatakan bahwa, salah satu strategi pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik adalah dengan memperhatikan para pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh bukti empiris yang diungkapkan oleh Lawrence & Weber (2008), yang menunjukkan bahwa setidaknya lebih dari 450 perusahaan yang menyatakan komitmennya terhadap pemangku kepentingan dalam laporan tahunnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komitmen. Pendekatan instrumental bertujuan untuk mempelajari konsekuensi yang ditanggung perusahaan, dengan melihat dari pengelolaan hubungan stakeholder dan berbagai tujuan tata kelola perusahaan yang telah dicapai.

3. Normatif

Teori stakeholder dalam pendekatan normatif menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai suatu perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan (rewards) dari perusahaan, dan hal ini menjadi suatu kewajiban bagi manajemen untuk memenuhi apa yang menjadi hak para pemangku kepentingan. Pendekatan normatif juga bertujuan untuk mengidentifikasi pedoman moral atau filosofis terkait dengan aktivitas ataupun manajemen perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stakeholder teori merupakan suatu teori yang mempertimbangkan kepentingan kelompok stakeholder yang dapat memengaruhi strategi perusahaan. Pertimbangan tersebut memunyai kekuatan karena stakeholder adalah bagian perusahaan yang memiliki pengaruh dalam pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Strategi stakeholder bukan hanya kinerja dalam finansial namun juga kinerja sosial yang diterapkan oleh perusahaan. Corporate Sosial Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholder, makin baik pengungkapan Corporate Sosial Responsibility yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan menaikkan kinerja dan mencapai laba.

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

Gray, dkk., (1995) dalam Ghozali & Chariri (2007) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Teori Stakeholder Freeman (1984) dalam Roberts (1992) mendefinisikan stakeholder seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder termasuk di dalamnya yaitu stockholders, creditors, employees, customers, suppliers, public interest groups, dan govermental bodies (Roberts, 1992).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk memengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007).

Roberts (1992) memaparkan bahwa perkembangan konsep stakeholder dibagi menjadi tiga yaitu model perencanaan perusahaan, kebijakan bisnis dan corporate social responsibility. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Oleh karena itu, ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara yang memuaskan keinginan stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007).

Teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok stakeholder dalam sebuah perusahaan. Pengungkapan informasi oleh perusahaan dijadikan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok (stakeholders). Oleh karena itu, manajemen mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam rangka mengelola stakeholder agar perusahaan mendapatkan dukungan dari mereka. Dukungan tersebut dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Gray, dkk., 1995).

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan (Agency Theory) menjelaskan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara agen dengan principal. Principal adalah pemegang saham atau investor sedangkan agen adalah orang yang diberi kuasa oleh principal yaitu manajemen untuk mengelola perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Adanya pemisahan kepemilikan oleh principal dan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan antara principal dan agen. Teori agensi ini muncul untuk mengatasi konflik agensi yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Di dalam teori keagenan dikatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (principal) memberi kuasa kepada pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Dalam kontrak ini agen berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan principal (Jensen & Meckling, 1976).

Principal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Laporan tersebut akan digunakan oleh principal sebagai landasan dalam menilai kinerja manajemen. Tetapi, yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya pun dianggap baik. Manajemen seringkali melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya sendiri yaitu dengan memaksimumkan laba manajemen yang dilakukan dengan manajemen laba (earnings management).

Tindakan manajemen laba ini dapat menyesatkan dan dapat menyebabkan pihak luar membuat keputusan ekonomi yang salah. Gray, dkk., (1995) berpendapat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/ corporate social and environmental disclosure (CSED) merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari monitoring atas rekayasa laba atau isu lain, sehingga berdampak pada harga saham. Aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan akan memberikan informasi yang berguna dalam penilaian resiko yang lebih akurat bagi investor. Hal ini akan memberikan akses kepada pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih rendah. Dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa manajemen yang melakukan manajemen laba dapat diprediksikan akan melakukan lebih banyak pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Triple Bottom Line

Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Melalui bukunya yang berjudul “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”, Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. Perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memerhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memerhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Aspek-aspek yang terdapat dalam Triple Bottom Line adalah sebagai berikut (Wibisono, 2007).

1. Profit

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan dari setiap kegiatan usaha. Fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Profit sendiri adalah tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

2. People

Masyarakat di sekitar perusahaan adalah salah satu stakeholder penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dukungan dari masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan sehingga perusahaan akan selalu berupaya untuk memberikan manfaat yangsebesar-besarnya kepada masyarakat. Operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sehingga perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Secara ringkas, jika perusahaan ingin tetap mempertahankan usahanya, perusahaan juga harus menyertakan tanggung jawab yang bersifat sosial.

3. Planet

Selain aspek people, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Karena keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis, kerapkali sebagian besar perusahaan tidak terlalu memperhatikan hal yang berhubungan dengan lingkungan, karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya. Dengan melestarikan lingkungan, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kenyamanan dan ketersediaan sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Konsep dan Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Menurut Global Reporting Initiative (GRI) dalam Siregar (2010) tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah, “Corporate social reporting/sustainability reporting is a process for publicly disclosing an organization’s economic, environmental, and social performance”. World Bank (2003) menyatakan definisi CSR sebagai, “The commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.” Untung (2008) memberikan pengertian mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai, “Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memerhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.”

Jadi, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab yang diemban oleh perusahaan terhadap keseimbangan antara aspek- aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sebuah perusahaan tersebut meliputi beberapa aspek yang tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kontribusi sebuah perusahaan yang terpusat pada aktivitas bisnis, investasi sosial dan program philantrophy, serta kewajiban dalam kebijakan publik (Wineberg, 2004). Tujuan dari adanya CSR yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atas dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Banyaknya global warming, kemiskinan yang semakin meningkat, serta memburuknya kesehatan masyarakat memicu perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. CSR memegang peranan yang penting dalam strategi perusahaan di berbagai sektor yang terjadi ketidakkonsitenan antara keuntungan perusahaan dan tujuan sosial, atau perselisihan yang dapat terjadi karena isu-isu tentang kewajaran yang berlebihan (Heal, 2004).

CSR merupakan suatu bentuk kepedulian sosial perusahaan untuk melayani kepentingan organisasi maupun kepentingan publik eksternal/masyarakat. CSR adalah komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat yang lainnya.

European Commission (2001) dalam Darwin (2008) mendefinisikan CSR sebagai, “a concept where by companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. CSR Asia dalam Darwin (2008) mendefinisikan CSR sebagai, “CSR is a company’s commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders.”

Jadi, CSR adalah komitmen perusahaan terhadap tiga (3) elemen, yaitu elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan. Definisi CSR dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang disampaikan European Commission dan CSR Asia di atas, yaitu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini selaras dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Haniffa & Cooke, 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri (Lindblom, 1994 dalam Haniffa & Cooke, 2005 dan Sayekti & Wondabio, 2007).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pengungkapan secara kontekstual adalah bagian integral dari pelaporan keuangan, sedangkan secara teknis pengungkapan adalah langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2005). Hendriksen (1991) mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan mengandung arti bahwa sebuah laporan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil

aktivitas suatu unit usaha (Ghozali & Chariri, 2007).

Tujuan pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda (Suwardjono, 2005). Security Exchange Committee (SEC) menuntut lebih banyak pengungkapan karena pelaporan keuangan memiliki aspek sosial dan publik. Oleh karena itu, pengungkapan dituntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif dan kuantitatif, baik yang mandatory (wajib) maupun voluntary (sukarela) (Chrismawati, 2007).

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan pengungkapan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengonsumsi produk dapat terpenuhi. Pengungkapan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudited (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu) (Nurlela & Islahudin, 2008).

REFLEKSI

Sebegitu gamblang dan jelas tentang arti penting bisnis dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (sustainable business) bagi sebuah entitas ekonomi. Bukan hanya teori tetapi didukung oleh bukti empiris atau bukti dari duni bisnis di berbagai Negara. Tetapi, sayangnya di Indonesia bisnis dan aktivitas ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan lestarinya bumi, pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada profit masih belum menjadi perhatian. Bahkan, telah banyak instrumen hukum dan peraturan yang mendukungnya, tetapi belum bersifat mengikat dan masih bersifat sukarela. Artinya, entittas ekonomi alias perusahaan belum diharuskan tetapi hanya bersifat sukarela melaksanakan bisnis berkonsep triple bottom line.

Dari banyak sumber dan analisis penulis, nampaknya kepentingan untuk mendatangkan investor demi meningkatkan investasi (orientasi kuantitas) masih menjadi pertimbangan utama. Pemberdayaan masyarakat sebagai konsumen dan tenaga kerja apalagi masalah kelestarian lingkungan dan energy ramah lingkungan masih tidak dipertimbangkan. Akhirnya, banyak investor dan pelaku ekonomi di Indonesia memfokuskan usahanya hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Bukan hanya tidak memperhatikan manusia dan lingkungan, malah dengan semena-mena melakukan eksploitasi manusia sebagai sumber daya, juga merugikan konsumen dengan produk yang tidak bermutu. Perlikau menghancurkan alam dengan alasan sumberdaya alam yang melimpah serta penanganan limbah yang serampangan menjadikan planet bumi sebagai tempat tinggal manusia satu-satunya rusak dengan sangat cepat.

Bisnis atau aktivitas ekonomi bukan tidak bisa dikelola dengan arif dan bijaksana. Konsep bisnis triple bottom line menawarkan metoda dan cara berbisnis yang arif dan bijaksana yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Walau telah diterapkan diberbagai Negara maju seperti di Eropa, Amerika, Australia, dan sebagian Negara-negara maju di Asia belum menjadi prioritas untuk diajarkan apalagi diterapkan di Indonesia. Bahkan, masih cenderung menjadi arus pinggiran yang sering kali diremehkan dan ditertawakan oleh pemangku kepentingan, khususnya dari kalangan pengambil kebijakan seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, para pelaku usaha baik investor maupun industrialis, bahkan oleh kalangan akademisi sendiri. Pemangku kepentingan di Indonesia pada umumnya masih menjadikan keuntungan, walau bersifat jangka pendek, menjadi tujuan utama dan bahkan satu-satunya tujuan berusaha dan pembangunan ekonominya.

Sosialisasi, edukasi, dan advokasi harus terus dilakukan demi kehidupan yang lebih baik dan lestarinya bumi sebagai satu-satunya tempat manusia bisa hidup. Kerja keras dari setiap orang yang telah sadar untuk menjaga lestarinya bumi demi lestarinya kehidupan, memanusiakan manusia sebagai makhluk yang berdaya dan bermartabat, serta entitas ekonomi yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk terus dan terus mengabarkan kebenaran walau seringkali pahit dan menyakitkan. Pekerjaan berat menanti di depan kita, tetapi kebenaran tentang lestarinya bumi, manusia yang bermartabat, dan usaya yang bertanggung jawab lagi bijaksana harus dikabarkan.

Salam Lestari,

Malang, 07072014

REFERENSI

Ahmad, N & Sulaiman, M. 2004. Environmental Disclosure in Malaysian Annual Reports: A Legitimacy Theory Perspective. International Journal of Commerce & Management. Vol.14, No.1.

Barkemeyer, R. 2007. Legitimacy as a Key Driver and Determinant of CSR in Developing Countries. Paper for the 2007 Marie Curie Summer School on Earth System Governance, 28 May – 06 June 2007, Amsterdam.

Budimanta, A., Prasetijo, A. & Rudito, B. 2008. Corporate Social Responsibility, Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia. Jakarta: Indonesia Center for Sustainibility Development Chariri, A. & Ghozali, I. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Chrismawati, D. T. 2007. Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan terhadap Praktik Environmental Disclosure di Indonesia. Skripsi. Perpustakaan Ekonomi Referensi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Commission of the European Communities. 2001. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Brussels: European Community.

Darwin, A. 2008. CSR: Standards dan Reporting. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional CSR sebagai Kewajiban Asasi Perusahaan; Telaah Pemerintah, Pengusaha, dan Dewan Standar Akuntansi, 27 November 2010.

Deegan. 2002. Introduction: The Legitimizing Effect Of Social And Environmental Disclosure – A Theoretical Foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol.15, no. 3, pp. 282-311.

Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975, “Organizational legitimacy: social values and organization behaviour,” Pacific Sociological Review, Vol. 18 No. 1, pp. 122-136.

Elkington, J. 1997.Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.

Endiarto, O.T. & Stephanus, D. S. 2014. Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Index Sri Kehati .Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II. Edisi Kedua. Jakarta: FCGI.

Freeman, R.E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach.Pitman. Boston

Ghozali & Chairiri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro

Global Reporting Initiative. 2006. GRI Sustainability Reporting GuideLines G3 Version. Dipetik Desember 6, 2013, dari https://www.globalreporting.org/

Haniffa, R. M & Cooke, T. E. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. Journal of Accounting and Public Policy 24.

Hasibuan, R. 2001. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Heal, G. 2004. Corporate Social Responsibility – An Economic and Financial Framework. Working Paper. Columbia Business School.

Jensen, M. C & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.

Lawrence, A. & Webber, J. 2008. Business & Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy. McGraw Hill Companies Incorporated

Lindblom, C. K. 1994. The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate

Nugroho, O.C. & Stephanus, D.S. 2014. Studi Empiris Pengaruh Manajemen Laba (Earnings Management), Corporate Governance, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Nuraini, E. (2010). Pengaruh Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.

Nurlela, R & Islahuddin. 2008. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak 2008.

O’Donovan. 2002. Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. Accounting, Auditing, and Accountability Journal, Vol.15, No.3

Oktiviana, D. & Stephanus, D.S. 2014. Analisis Pengaruh Penerapan Environment Management Accounting Dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan . Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Prior, D, Jordi, S, Josep, A. 2008. Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. Corporate Governance: An International nurainiReview, Vol.16, no.3, 160-177.

Puspita, M. E. & Stephanus, D.S. 2014. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Global Reporting Initiatives Dan Iso 26000 Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Reverte, C. 2008. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms. Journal of Business Ethics (2009) 88:351– 366 DOI 10.1007/s10551-008-9968-9.

Robert, D. & Stephanus, D.S. 2014. Penerapan Dan Analisis Pengaruh Environmental Management Accounting (Ema). Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Saidi. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur Go Public di BEJ 1997-2002. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 11 no.1, hal. 44-58.

Saputra, N. A. & Stephanus, D.S. 2014. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Resposibility Dan Global Reporting Initiatives Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Indeks Sri-Kehati 2010—2012. Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Sayekti & Wondabio. (2007). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Terhadap Earnings Response Coefficient. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Shleifer, A. dan Vishny, R.W. 1997. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, Vol 52. No 2

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Tunggal, A, W. 2008. “Corporate Social Responsibility (CSR)”. Harvarindo.

Untung, H. B. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Gresik: Fascho Publishing

Wineberg, D. 2004. Corporate Social Responsibility – What Every In House Counsel Should Know. Acc Docket.

World Bank Ext Communications For Development Division Devcomm/Sdo. 2003. Corporate Social Responsibility And Multi Stakeholder Dialogue: Towards Environmental Behavioral Change. Discussion Paper.

Seri #2: Instrumen-Instrumen Bisnis yang Bekelanjutan

1. Corporate Social Responsibility (CSR): Undang-Undang 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas

Topik mengenai Tanggung Jawab Sosial Korporat atau yang biasa dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi topik yang semakin marak dibicarakan dan menjadi topik yang semakin banyak dibahas di seluruh belahan dunia. Telah banyak diulas bahasan-bahasan sehubungan dengan CSR baik melalui media cetak, elektronik, seminar, dan bahkan hingga konferensi. Perkembangan topik CSR di perguruan tinggi di Indonesia pun telah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun masih berada di tahap awal (Jalal, 2007).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) muncul sebagai akibat adanya kenyataan atas karakter alami dari setiap perusahaan. Setiap perusahaan secara alamiah selalu ingin mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memedulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam. Perkembangan CSR juga terkait erat dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim (Utama, 2007).

Konsep tanggung jawab sosial muncul seiring dengan semakin parahnya lingkungan serta semakin meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder perusahaan. Hal ini menjadikan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan dating (going concern perusahaan). Tanggung jawab perusahaan memberikan konsep yang berbeda bahwa perusahaan tersebut secara sukarela (voluntary) menyumbangkan sesuatu untuk masyarakat, lingkungan, serta kelangsungan hidup yang lebih baik.

Praktik pengungkapan sukarela dalam wujud pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pengungkapan informasi CSR yang dilakukan perusahaan secara sukarela pun telah banyak diteliti sebelumnya. Hasil dari penelitian dan studi yang telah dilakukan di berbagai negara juga dimuat di berbagai jurnal internasional. Studi tersebut tidak saja dilakukan dengan menggunakan pendekatan positif tetapi juga interpretive dan critical theory (Deegan, 2002). Isu serta fenomena yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga telah ditulis dalam beberapa buku teori akuntansi di bab tersendiri sejak lama, salah satunya yaitu oleh Mathews & Perera (1996).

CSR merupakan pernyataan umum yang di dalamnya menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam kegiatan usaha untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal (Saleh, dkk., 2010). Dalam era globalisasi sekarang ini serta adanya kecenderungan akan kebutuhan yang meningkat dari stakeholder pada perusahaan untuk mengadopsi praktek tanggung jawab social dan lingkungan (CSR), entah disadari atau tidak, akan ikut mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR. Karena itu, CSR telah muncul sebagai subjek penting yang harus diberi perhatian oleh perusahaan.

Terdapat berbagai macam alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara sukarela. Perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholder atas segala aktivitas CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Darwin (2006) dalam Novita & Djakman (2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah wujud untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders lainnya.

Lebih jauh, Novita & Djakman (2008) mengatakan bahwa pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social responsibilty (CSR) dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Alasan lain yang melatarbelakangi perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara sukarela adalah berkaitan dengan legitimasi perusahaan.

Haniffa & Cooke (2005) mengatakan bahwa perusahaan juga dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kiroyan (2006) dalam Sayekti & Wondabio (2007) yang menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar.

Undang-Undang di Indonesia mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ada dua undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Undang-undang pertama adalah Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Undang-undang kedua yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang- undang ini menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang di atas, perusahaan akan lebih terdorong untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Adanya standar yang dilakukan terhadap praktek pelaporan CSR (Corporate Social Reporting) akan menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai mandatory disclosure, sehinggap pelaporan CSR akan lebih lengkap dan akurat. Walaupun Undang-undang tersebut telah mendorong kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosialnya, namun undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan. Dalam undang-undang tersebut tidak dicantumkan sektor apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR, sanksi yang dikenakan apabila melanggar, berapa besar anggaran minimum, serta pelaporan CSR.

2. International Standard Organization (ISO) 14001 tentang Manajemen Lingkungan

Tujuan ISO 14000 (Kuhre, 1995) adalah sebagai berikut.

1. Mendorong upaya dan melakukan pendekatan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan kualitas pengelolaannya diseragamkan pada lingkup global.

2. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mampu memperbaikikualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3. Memberikan kemampuan dan fasilitas pada kegiatan ekonomi danindustri, sehingga tidak mengalami rintangan dalam berusaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk SAGE (Startegic Advisory Group on the Environment). Kemudian TC 207 (Komisi Teknis) pada tahun 1993 dibentuk oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO). Komisi ini terdiri dari berbagai negara dan bertugas merumuskan konsep standar internasional di bidang lingkungan. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut.

1. Sub komisi yang menangani Environmental Management System (Sistem pengelolaan Lingkungan dan sumberdaya alam).

2. Sub komisi yang menangani Environmental Auditing (Odit Lingkungan).

3. Sub komisi yang menangani Environmental Labelling (Label Lingkungan).

4. Sub komisi yang menangani Environmental Performance Evaluating (Evaluasi Kinerja Lingkungan).

5. Sub komisi yang menangani Life Cycle Analysis (Analisis Daur Hidup)

6. Sub komisi yang menangani Environemental aspect in Product Standard (Aspek Lingkungan dalam Baku mutu Produk).

7. Sub komisi yang bertugas menyusun Term and Definitions (Istilah dan Definisi).

3. International Standard Organization (ISO) 26000 tentang Corporate Responsibility

International Organization for Standardization (ISO) adalah suatu asosiasi global di luar pemerintahan yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional yang beranggotakan 140 negara dan berdiri sejak tahun 1947. Pada 1 November 2010, ISO mengeluarkan ISO 26000 yang merupakan suatu standar mengenai panduan perilaku bertanggung jawab sosial bagi organisasi guna berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (www.iso.org, 2013).

Munculnya ISO 26000 ini diharapkan dapat memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini melalui pengembangan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya, menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan yang efektif dan memilah praktik-praktik terbaik yang sudah berkembang dan menyebarluaskannya untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis, serta konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi (www.iso.org, 2013).

Pedoman ISO 26000 terdiri dari 6 bab serta memuat 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek inti, 36 isu, dan 6 praktik integrasi tanggung jawab sosial organisasi. Berbagai isu yang tercakup dalam tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 digambarkan sebagai berikut. Tanggung Jawab Sosial: (1) Lingkungan; (2) Praktik operasi yang adil; (3) Isu-isu konsumen; (4) Pembangunan social; (5) Tata kelola organisasi; (6) Hak asasi manusia; (7) Praktik Ketenagakerjaan

4. Global Reporting Initiative (GRI)

Pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan keuangan perusahaan juga memiliki standar yang disebut dengan Global Reporting Initiatives (GRI). GRI merupakan suatu organisasi nirlaba yang memelopori kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Tujuan utama GRI yaitu membantu para investor, pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum untuk memahami lebih jelas proses peningkatan dan pencapaian perusahaan (Sudana & Arlindania, 2011). Aspek yang terdapat dalam GRI yaitu aspek ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), tenaga kerja (14 item), hak asasi manusia (11 item), masyarakat (8 item), dan produk (9 item). Rerangka pelaporan yang dikembangkan oleh GRI bersifat umum dan telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia (www.globalreporting.org, 2013).

5. Sustainable and Responsible Investment Keaneka Ragaman Hayati Indonesia (Indeks SRI-KEHATI)

Pengungkapan lingkungan di Indonesia terdapat di Indeks bernama SRI-KEHATI, SRI-KEHATI diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009 yang merupakan hasil kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang bergerak dalam bidang pelesatarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (www.kehati.or.id, 2014). Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI adalah perusahaan yang telah dinilai berdasarkan kriteria Indeks SRI-KEHATI. Kriteria Indeks SRI-KEHATI seperti aset total di atas satu triliun Rupiah pada laporan audit tahunan, memiliki Price Earnings Ratio positif, dan Free Float Ratio. Pemilihan Indeks SRI-KEHATI sebagian sampel penelitian dikarenakan indeks SRI-KEHATI menjadi acuan para investor dan masyarakat untuk mengetahui perusahaan apa saja yang telah menerapkan 4 konsep Corporate Social Responsibility dengan menggunakan standar Global Reporting Initiatives.

6. Environmental Management Accounting (EMA)

EMA didefinisikan sebagai alat analisis infomasi keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung proses manajemen lingkungan hidup yang dilakukan oleh internal perusahaan. (Johnson, 2004). Sedangkan menurut International Federation of Accountants (2005), EMA adalah pengelolaan kinerja ekonomi dan lingkungan melalui pengembangan dan implementasi sistem akuntansi yang berhubungan dengan lingkungan yang tepat dan praktis. Meskipun di beberapa perusahaan hal ini mungkin termasuk pelaporan dan audit, akuntansi manajemen lingkungan biasanya melibatkan siklus hidup biaya, akuntansi biaya penuh, penilaian manfaat, dan perencanaan strategis pengelolaan lingkungan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa EMA merupakan sebuah alat yang dapat menyajikan informasi bagi internal perusahaan terkait dengan kegiatan pengelolaan kinerja lingkungan yang tepat dan praktis. Dalam pelaksanaannya, EMA memiliki 5 kegiatan yang utama (Johnson, 2004) yaitu: (1) product pricing; (2) budgeting; (3) investment appraisal; (4) calculating costs andsavings of environmental projects; (5) setting quantified performance targets.

Tujuan dan Manfaat Penggunaan EMA

Tujuan EMA menurut Savage (2014) dapat dirumuskan bahwa setiap pengambil keputusan dapat menggunakan informasi fisik dan biaya dari EMA untuk membuat keputusan yang akan berdampak pada kinerja lingkungan dan kunerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut IFAC (2005) tujuan EMA adalah manajemen internal perusahaan dapat mengambil langkah-langkah insiatif yang sangat baik menggunakan informasi yang diperoleh dari EMA. Beberapa fokus lingkungan seperti, produk “hijau”, desain produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Selain itu EMA sering digunakan untuk pelaporan eksternal.

Jadi, EMA lebih dari sekedar alat pengelolaan lingkungan saja, tetapi EMA bisa menjadi sekumpulan prinsip dan pendekatan yang menyediakan data penting untuk keberhasilan banyak kegiatan pengelolaan lingkungan perusahaan. Dan sejak keputusan mengenai kegiatan lingkungan dipengaruhi isu lingkungan, dengan adanya EMA setiap keputusan mengenai kegiatan lingkungan dapat diambil secara objektif.

Beberapa manfaat dari penggunaan EMA (Savage, 2014) sebagai berikut.

1) Perusahaan mampu untuk lebih akurat melacak dan mengelola penggunaan aliran energi dan material, termasuk volume polusi/limbah, jenis, dan nasib

2) Perusahaan juga dapat mengidentifikasi, mengestimasi, mengalokasikan, dan mengelola/mengurangi biaya, terutama biaya yang terkait lingkungan

3) Perusahaan dapat hasil informasi yang lebih akurat dan komprehensif untuk pengukuran dan pelaporan kinerja lingkungan, sehingga citra perusahaan meningkat dengan para pemangku kepentingan seperti pelanggan, masyarakat setempat, karyawan, pemerintah, dan penyedia dana investasi.

4) Manfaat bagi Pemerintah ketika Perusahaan menerapkan EMA

5) Semakin banyak industri yang dapat mengaplikasikan program lingkungan atas dasar hukum dan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah

6) Pelaksanaan EMA oleh industri harus meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah/peraturan yang berlaku dengan cara perusahaan mengungkapkan biaya lingkungan dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan/peraturan tersebut.

7) Pemerintah dapat menggunakan perusahaan yang sudah menerapkan EMA untuk dijadikan tolok ukur performa kinerja perusahaan terhadap lingkungan serta penyusunan regulasi bagi pemerintah.

Framework Environmental Management Accounting

Rerangka EMA berhubungan dengan dua komponen utama manajemen lingkungan yaitu: monetary environmental management accounting (MEMA) dan physical environmental management accounting (PEMA) (Burritt, Hahn, & Schaltegger, 2002). MEMA digunakan untuk menangani seluruh prosedur dan peralatan dari manajemen lingkungan internal yang dalam hal ini lingkungan diukur dampaknya terhadap kinerja keuangan dalam satuan unit moneter. Sedangkan PEMA digunakan untuk menangani seluruh prosedur dan peralatan dari manajemen lingkungan internal yang dalam hal ini lingkungan diukur dengan untuk fisik.

7. Audit Lingkungan Hidup

Audit lingkungan merupakan instrumen berharga untuk memverifikasi dan membantu penyempurnaan kinerja lingkungan. Audit perlu dilakukan secara berkala, untuk menentukan apakah sistem yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan telah dijalankan dan dipelihara secara benar, yang pelaksanaannya tergantung dari pentingnya masalah lingkungan bagi kegiatan perusahaan dan hasil audit sebelumnya.

Refleksi

Penjelasan mengenai masing-masing instrument dengan lebih detail akan dituliskan pada serial artikel-artikel lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi serta pengetahuan lebih lanjut mengenai pengelolaan usaha, bisnis, dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas ekonomi yang ramah terhadap alam, memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan atau profit yang memadai.

Referensi

Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. 2002. Towards A Comprehensive Framework For Environmental Management Accounting – Links Between Business Actors And EMA Tools. Australian Accounting Review, 39-50.

Darwin, A. 2006. Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan, Dan Pengungkapan Corporate Social Rwsponsibility Bagi Perusahaan Di Indonesia”. Economics Business Accounting Review: Corporate Social Responsibility, 3rd Ed, Pp. 83-95. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Deegan. 2002. Introduction: The Legitimizing Effect Of Social And Environmental Disclosure – A Theoretical Foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.15, No. 3, Pp. 282-311.

Endiarto, O.T. & Stephanus, D. S. 2014. Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Index Sri Kehati .Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Haniffa, R. M & Cooke, T. E. 2005. The Impact Of Culture And Governance On Corporate Social Reporting. Journal Of Accounting And Public Policy 24.

International Federation of Accountants (IFAC). 2005. International Guidance Document: Environmental Management Accounting. New York: The International Federation of Accountants.

Jalal. 2007. Perkembangan Mutakhir Corporate Social Rwsponsibility di Indonesia. Jakarta: Lingkar Studi Corporate Social Responsibility

Johnson, S. 2004. Environmental Management Accounting.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 4294 Tahun 1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.

Kuhre, W. L. 1995. ISO 14001 Certification - Environmental Management Systems: A Practical Guide for Preparing Effective Environmental Management Systems.

Mathews, M. R. & Perera, M. H. 1996. Accounting Theory and Development. Thomas Nelson, South Melbourne, Australia.

Novita & Djakman. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Rwsponsibility Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. Simposium Nasional Akuntansi XI.

Nugroho, O.C. & Stephanus, D.S. 2014. Studi Empiris Pengaruh Manajemen Laba (Earnings Management), Corporate Governance, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Oktiviana, D. & Stephanus, D.S. 2014. Analisis Pengaruh Penerapan Environment Management Accounting Dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan . Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup

Robert, D. & Stephanus, D.S. 2014. Penerapan Dan Analisis Pengaruh Environmental Management Accounting (Ema). Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Saleh, M, Zulkifli, N, & Muhamad, R. (2010). Corporate Social Responsibility Disclosure And Its Relation On Institutional Ownership. Managerial Auditing Journal, Vol. 25, No. 6, Pp. 591-613.

Sudana, I M. & Arlindania W. P.A., 2011. “Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Volume 4 Nomor 1 hal 37-49.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Utama, S. 2007. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Profesor Fakultas Ekonomi Ui. Jakarta.

www.globalreporting.org

www.iso.org

www.kehati.or.id.

www.oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=1833. Konsep Audit Lingkungan

Seri #3: Corporate Social Responsibility dan Undang-Undang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengantar

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai sebuah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis secara sukarela dan melalui sumber daya perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan melakukan komitmennya murni secara sukarela turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan dikarenakan sebuah kewajiban atau keterpaksaan (Solihin, 2009). Menurut Kotler & Lee (2005) CSR adalah sebuah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui hal yang dilakukan perusahaan.

Sedangkan Sedangkan menurut Friedman (1970), tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan.

Jadi, dapat disimpulkan, Corporate Social Responsibility adalah konsep yang diterapkan perusahaan dengan tujuan agar menyejahterakan masyarakat serta menjaga lingkungan sekitar terkait keberadaan perusahaan tersebut. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik.

Hukum dan Perundang-undangan yang mengatur Corporate Social Responsibility (CSR)

Secara hukum dan perundang-undangan ada sedikitnya tiga peraturan yang mewajibkan CSR untuk dilaksanakan. CSR sendiri dibagi menjadi tiga macam yaitu CSR untuk Perseroan Terbatas (PT), CSR untuk penanam modal, dan CSR untuk BUMN.

1 Undang-undang yang Mengatur CSR untuk Perseroan Terbatas (PT)

CSR dalam Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2 Undang-undang yang Mengatur CSR untuk Penanam Modal

Untuk penanam modal, CSR diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal pada Pasal 15 ayat (b) menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

3 Undang-undang yang Mengatur CSR untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR KEP-236/MBU/2003 pada pasal 2 menyatakan bahwa BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Sumber dana pembinaan berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar antara 1%-5% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak.

2.4.1 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hackston & Milne (1996) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan proses pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (2) mengenai Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Untung (2008) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan 15

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Harsanti (2011) menyatakan tanggung jawab sosial adalah sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi berpijak pada prinsip single bottom line, yaitu nilai perusahaan hanya direfleksikan pada kondisi keuangannya saja dan perusahaan hanya memunyai kewajiban ekonomi kepada pemegang saham (shareholder), tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). Berdasarkan definisi yang telah diungkapkan, maka dapat disimpulkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan suatu komitmen perusahaan kepada pihak stakeholder ataupun shareholder untuk bertanggung jawab atas kinerja bisnis perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial bukan saja menuntut perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi namun bagaimana hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahaan.

2.4.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Chariri & Ghozali (2007) menyatakan bahwa pengungkapan dapat diartikan sebagai pemberian informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Rakhiemah & Agustia (2009) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu proses penyedia informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar social accountability, yang secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 16

merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas sosial perusahaan, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan kinerja keuangan perusahaan.

Sitepu & Siregar (2009) menyatakan tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial adalah menyediakan informasi yang memungkinkan dilakukan evaluasi perusahaan terhadap masyarakat. Pengaruh kegiatan ini bersifat negatif jika menimbulkan biaya sosial pada masyarakat, dan bersifat positif jika menimbulkan manfaat sosial bagi masyarakat. Utomo (2000) menyatakan bahwa tujuan pengungkapan dikategorikan menjadi dua yaitu protective disclosure yang merupakan upaya perlindungan terhadap investor, dan information disclosure yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan. Jadi, tujuan tanggung jawab sosial adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan baik dalam dampak dan manfaat atas aktivitas yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut dapat menjadi evaluasi kinerja perusahaan dan menerangkan dampak yang timbul atas kinerja perusahaan.

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas telah diwajibkan melalui pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap laporan tahunan Perseroan Terbatas memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perusahaan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, laporan mengenai tugas pengawasan, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan gaji beserta tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 17

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2011) No. 1 Paragraf 12, yang menyatakan bahwa entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah khususnya bagi industri yang faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Peraturan Bapepam-LK mengenai Emiten dan Perusahaan Publik terkait Pelaporan Emiten dan Perusahaan Publik, tertuang dalam peraturan VIII.G.2 yang telah diubah menjadi peraturan No. X.K.6 (Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik) juga menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial telah menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan publik di Indonesia. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pemegang saham atau pemilik, namun juga mementingkan kepentingan masyarakat sekitar. Perusahaan dalam memperoleh laba harus memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan, dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan diungkapkan pula pada laporan tahunan perusahaan. 18

2.4.3 Pengungkapan Lingkungan

Al Tuwaijiri, Christensen & Hughes (2004) menyatakan pengungkapan lingkungan perusahaan sebagai kumpulan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Suratno, Darsono, & Mutmainah (2006) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan merupakan pengungkapan informasi terkait dengan lingkungan di dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan. Fatayaningrum (2011) pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam pada tempat perusahaan beroperasi. Berdasarkan beberapa definisi maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan kumpulan informasi yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan mengenai aktivitas perusahaan pada lingkungan sekitar. Pengungkapan tersebut dapat berupa pencegahan polusi akibat aktivitas perusahaan, pelestarian lingkungan, pemanfaatan dan perlindungan lingkungan, serta informasi lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu pengungkapan yang menjadi bagian dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), yang berfokus pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian perusahaan terhadap permasalahan lingkungan dapat dilakukan dengan melaksanakan program-program kinerja lingkungan yang kemudian di ungkapkan dalam laporan, baik pada laporan tahunan maupun laporan terpisah lainnya yang disebut laporan keberlanjutan (sustainability report). 19

Terdapat beberapa alasan perusahaan dalam memperhatikan lingkungan adalah sebagai berikut (Januarti & Apriyanti, 2005).

1. Isu lingkungan yang melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.

2. Dalam era globalisasi, produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan.

3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pecinta lingkungan semakin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhapa lingkungan.

Pentingnya pengungkapan lingkungan juga menimbulkan adanya peraturan khusus seperti yang tertuang pada pasal 68 huruf (a) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 68 huruf (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat dan terbuka, serta tepat waktu. Pengungkapan kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan melalui laporan tahunan atau laporan terpisah yang disebut dengan sustainability report dan media lainnya seperti website. Sustainability report ini mencakup kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi, dan sering dibuat dengan nama environmental report, social report, atau environmental and social report tergantung dari tujuan pengungkapan. 20

Tabel 1.

Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

(Dilanjutkan…) No.		Kategori		Keterangan
1	Lingkungan		1		Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi
2		2		Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi
3		3		Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi
4		4		Pencegahan atau perbaikkan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi
5		5		Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
6		6		Penggunaan material daur ulang
7		7		Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan
8		8		Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9		9		Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindang lingkungan
10		10		Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
11		11		Pengolahan limbah
12		12		Memperlajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan
13		13		Perlindungan lingkungan hidup
14	Energi		1		Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
15		2		Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
16		3		Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
17		4		Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumen energi
18		5		Peningkatan efisiensi energi dari produk
19		6		Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi dari produk
20		7		Kebijakan energi perusahaan
21	Kesehatan dan Keselamatan Kerja		1		Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja
22		2		Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental
23		3		Statistik kecelakaan kerja

Ahmad, N & Sulaiman, M. (2004). Environmental Disclosure in Malaysian

Annual Reports: A Legitimacy Theory Perspective. International Journal of

Commerce & Management. Vol.14, No.1.

Alhusin, S. (2004). Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 10 for Windows.

Jogjakarta: Graha Ilmu.

Altman, E. I. (2000). Predicting financial distress of companies: Revisiting the

Zscore and Zeta® Models. Journal of Banking & Finance, 1.

Amal, M. (2011). Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Ukuran

Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009). Skripsi. Universitas

Diponegoro, Semarang.

Amran, A & Devi, S. (2008). The Impact Of Government and Foreign Affiliate

Influence on Corporate Social Reporting (The Case of Malaysia). Accounting,

Auditing, and Accountability Journal, Vol. 23, No. 4, hal 386- 404.

Anggaini, R. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Pengungkapan Infromasi Sosial dalam Laporan Keuangan

Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada

Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.

Arif, I. Y. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate

Governance Terhadap Agency Cost (Studi pada Perusahaan di BEJ). Jurnal

Ilmiah Bidang Manajemen dan Akuntansi, Vol.3, No.2, hal. 194 213,

September 2006.

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:

Rineka Cipta.

Barkemeyer, R. (2007). Legitimacy as a Key Driver and Determinant of CSR in

Developing Countries. Paper for the 2007 Marie Curie Summer School on

Earth System Governance, 28 May – 06 June 2007, Amsterdam.

Barnae, A & Rubin, A. (2005). “Corporate Social Responsibility as a Conflict

Between Shareholders”

Beiner, S, Drobetz, W, Schmid, F, & Zimmermann, H. (2003). Is Board Size an

Independent Corporate Governance Mechanism? Working Paper. University

of Basel.

Belkaoui, A. & Karpik, P. G. (1989). Determinants of the Corporate Decision to

Disclose Social Information. Acoounting, Auditing and Accountability

Journal, Vol. 2, No. 1, hal. 36-51

Bowman, E. H & Haire, M. (1976). “Social Impact Disclosure and Corporate

Annual Reports”. Accounting, Organizations, and Society, Vol. 1 No. 1, pp.

11-21

Branco, M & Rodrigues, L. L. (2006). Corporate Social Responsibility and

Resource-Based Perspectives. Journal of Business Ethics 69 (2), pp. 111-132

Brealey, M & Marcus. 2007. Dasar- dasar Manajemen Keuangan Perusahaan.

Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.

Brigham, E & Houston, J. F. (2001). Manajemen Keuangan II. Jakarta: Salemba

Empat.

Cadbury Committee. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of

Corporate Governance. London: Gee.

Cahyonowati, N. (2003). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporn Tahunan Perusahaan.

Skripsi S1 Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Chih, H, Shen, C, & Kang, F. (2008). Corporate Social Responsibility, Investor

Protection and Earning Management: Some International Evidence. Journal

of Business Ethics, 79 (April), 179-198.

Chrismawati, D. T. (2007). Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Non Keuangan

Perusahaan terhadap Praktik Environmental Disclosure di Indonesia. Skripsi.

Perpustakaan Ekonomi Referensi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Commission of the European Communities. (2001). Promoting a European

Framework for Corporate Social Responsibility. Brussels: European

Community.

Cowen, S. S, Ferreri, L. B, Parker, L. D. (1987). The Impact of Corporate

Characteristic on Social Responsibility Disclosure; a Typology and

Frequency Based Analysis. Accounting, Organization and Society, Vol. 12

No. 2.

Creswell, J.W. (2012). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan

Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Darwin, A. (2006). Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan, dan Pengungkapan CSR

bagi Perusahaan di Indonesia”. Economics Business Accounting Review:

Corporate Social Responsibility, 3rd ed, pp. 83-95. Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Darwin, A. (2008). CSR: Standards dan Reporting. Makalah disampaikan pada

Seminar Nasional CSR sebagai Kewajiban Asasi Perusahaan; Telaah

Pemerintah, Pengusaha, dan Dewan Standar Akuntansi, 27 November 2010.

Davey, H. B. (1982). Corporate Social Responsibility Disclosure in New Zealand;

An Empirical Investigation. Unpublished Working Paper. Massey University,

Palmerston North, New Zealand.

Dechow, P. M, Sloan, R. G, & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings

Management. Accounting and Business Research. Vol. 70, No. 2.

Deegan. (2002). Introduction: The legitimizing effect of social and environmental

disclosure – a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability

Journal, vol.15, no. 3, pp. 282-311.

Fahrizqi, A. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate

Social Responsibility dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Skripsi. Jurusan

Akuntansi, Universitas Diponegoro , Semarang.

Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control.

Journal Of Law and Economics, Vol.26. pp.301-325.

Farook, S & Lanis, R. (2005). Banking On Islam? Determinants of Corporate

Social Responsibility Disclosure. The 6 th International Conference on

Islamic and Fnance. Jakarta.

Ferri, M. G & Jones, W. H. (1979). Determinants of Financial Structure: A New

Methodological Approach. The Journal Of Finance XXXIV, 3, pp. 631-644.

Fitriyani. (2001). Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Wajib dan

Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi IV. Hlm 133-154.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). Peranan Dewan

Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance

(Tata Kelola Perusahaan). Jilid II. Edisi Kedua. Jakarta: FCGI.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2003). Indonesian Company

Law. Dipetik November 29, 2013, dari www.fcgi.org.id

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach.Pitman.

Boston.

Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang: Universitas Diponegoro

Ghozali & Chairiri. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro

Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Global Reporting Initiative. (2006). GRI Sustainability Reporting GuideLines G3

Version. Dipetik Desember 6, 2013, dari https://www.globalreporting.org/

Gray, R, Kouhy, R, Lavers, S. (1995). Corporate Social and Environmental

Reporting: a Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK

Disclosure, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 8, no. 2, pp

47-77.

Gray, R, Owen, D. L, & Adams, C. (1996). Accounting and Accountability: Social

and Environmental Accounting in a Changing World. Hemel Hempstead:

Prentice Hall

Gujarati, D. (2007). Ekonometrika Dasar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hackston, D. & Milne, M. J. (1996). Some Determinants of Social and

Environmental Disclosures in New Zealand Companies. Accounting,

Auditing and Accountability Journal, Vol. 9, No. 1

Hanafi, M. M & Halim, A. (2005). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua.

Yogyakarta: AMP-YKPN.

Haniffa, R. M & Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture and Governance on

Corporate Social Reporting. Journal of Accounting and Public Policy 24.

Harahap, M. E. (4 Februari 2014). Perkembangan CSR di Indonesia. Dipetik

April 29, 2014, dari

http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2014/02/perkembangan-csr-diindonesia.

html

Hasibuan, R. (2001). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan

Sosial. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Heal, G. (2004). Corporate Social Responsibility – An Economic and Financial

Framework. Working Paper. Columbia Business School.

Hendriksen, E. (1991). Teori Akuntansi Diterjemaahkan oleh Nugroho Widjajanto.

Jakarta : Gramedia

Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating

Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan.

Simposium Nasional Akuntansi II. Pontianak.

Jalal. (2007). Perkembangan Mutakhir CSR di Indonesia. Jakarta: Lingkar Studi

CSR

Jensen, M. C & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial

Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.

Kaen, R. F. (2003). Blueprint for Corporate Governance. American Management

Association. New York, USA.

Kiroyan, N. (2006). “Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social

Responsibility (CSR) adakah kaitan di antara keduanya?”, Economics

Business Accounting Review: Corporate Social Responsibility, 3rd ed, pp. 45-

58. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2004). Pedoman Umum

Good Corporate Governance Indonesia 2004. Jakarta.

Lindblom, C. K. (1994). The Implications of Organizational Legitimacy for

Corporate

Lo, E. W. (2005). Penjelasan Teori Prospek Terhadap Manajemen Laba.

Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol. XVI. No. 1. April. STIE YKPN.

Yogyakarta.

Maemunah, N. (2009). Pengaruh Karateristik Perusahaan Terhadap Corporate

Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Gunadarma.

Mahdiyah, F. (2008). Ananlisis Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Skripsi Tidak

Dipublikasikan. Universitas Diponegoro, Semarang.

Mathews, M. R. & Perera, M. H. (1996). Accounting Theory and Development.

Thomas Nelson, South Melbourne, Australia.

Midiastuty, P & Mas’ud, M. (2003). Analisis Hubungan Mekanisme Corporate

Governance dan Indikasi Manajemen Laba. Seminar Nasional Akuntansi VI.

Surabaya.

Mulyadi. (2002). Auditing: Jilid 1 Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.

Munawir. (2000). Analisis Laporan Keuangan. Jogjakarta: Liberty.

Munif, A. Z. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pengungkapan

Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Studi Empiris Pada

Perusahaan Non Keuangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia). Tesis.

Universitas Diponegoro.

Nasution, M & Setiawan, D. (2007). Pengaruh Corporate Governance Terhadap

Manajemen Laba di Industi Perbankan Indonesia. Simposium Nasional

Akuntansi X.

Ningsaptiti, R. (2010). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme

Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Skripsi S1. Fakultas

Ekonomi Universitas Diponegoro.

Novita & Djakman. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan

Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. Simposium Nasional Akuntansi XI.

Nugroho, B.A. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan

SPSS. Yogyakarta: ANDI

Nuraini & Sumarno. (2007). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional dan

Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. Jurnal MAKSI, Vol. 7, No. 1,

Januari, hal:1-18.

Nuraini, E. (2010). Pengaruh Environmental Performance dan Environmental

Disclosure Terhadap Economic Performance (Studi pada Perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas

Diponegoro.

Nurkhin, A. (2009). Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya

terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris

pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tesis. Universitas

Diponegoro, Semarang.

Nurlela, R & Islahuddin. (2008). Pengaruh Corporate Social Responsibility

terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen

sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar

di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak 2008.

Nur, M & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris

pada Perusahaan berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek

Indonesia. Jurnal Nominal, Volume 1 No 1, pp: 22-34.

O’Donovan. (2002). Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending

the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. Accounting,

Auditing, and Accountability Journal, Vol.15, No.3

Organization for Economic Coperation and Development. (2004). OECD

Principles of Corporate Governance. OECD Publication Service.

Prior, D, Jordi, S, Josep, A. (2008). Are socially responsible managers really

ethical? Exploring the relationship between earnings management and

corporate social responsibility. Corporate Governance: An International

Review, Vol.16, no.3, 160-177.

Purnasiwi, J. (2011). Analisis Pengaruh Size, Profitabilitas dan Leverage

Terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Skripsi S1 Program Reguler 1 yang Tidak Dipublikasikan.

Universitas Diponegoro.

Rahmawati, dkk. (2006). Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik

Manajemen Laba PadaPerusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar di Bursa

Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang

Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

Restuningdyah, Nurika. (2010). Mekanisme GCG dan Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial terhadap Koefisien Respon Laba. Jurnal Keuangan dan

Perbankan, Vol. 14, No 3 hlm. 377-390

Reverte, C. (2008). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure

Ratings by Spanish Listed Firms. Journal of Business Ethics (2009) 88:351–

366 DOI 10.1007/s10551-008-9968-9.

Roberts, R.W. (1992). Determinants Of Corporate Social Responsibility: An

Application Of Stakeholder Theory. Accounting, Organisations and Society,

Vol. 17 No. 6.

Rosmasita, H. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial

(Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas

Islam Indonesia.

Saidi. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan

Manufaktur Go Public di BEJ 1997-2002. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 11

no.1, hal. 44-58.

Saleh, M, Zulkifli, N, & Muhamad, R. (2010). Corporate Social Responsibility

Disclosure and Its Relation on Institutional Ownership. Managerial Auditing

Journal, Vol. 25, No. 6, pp. 591-613.

Santoso, S. (2001). SPSS Versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional.

Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Santoso, S. (2010). Buku Latihan SPSS Statistik Parameter. Jakarta: PT Elex

Media Komputindo

Sartono, A. (2001). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Edisi Keempat.

Yogyakarta: BPFE.

Sastra, I. (2011). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemilihan Metode Penilaian

Persediaan Sesuai dengan PSAK 14 (Revisi 2008) Pada Perusahaan

Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Eek Indonesia. Skripsi. Universitas

Bina Nusantara Jakarta.

Sayekti & Wondabio. (2007). Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earnings

Response Coefficient. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Scott, W. R. (2003). Financial Accounting Theory. New Jersey: Prentice Hall Inc

Scott, W. R. (2009). Financial Accounting Theory. Second Edition. Canada:

Pearson Prentice-Hall

Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1, Jakarta:

Salemba Empat.

Sembiring, E. R. (2003). Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan

pada Hutang dan Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan. Simposium

Nasional Akuntansi VI,

Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung

jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek

Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi 8, Solo.

Shleifer, A. dan Vishny, R.W. 1997. A Survey of Corporate Governance. Journal

of Finance, Vol 52. No 2

Siregar, S. V. (2010). Corporate Social Reporting: Empirical Evidence from

Indonesia Stock Exchange. International Journal of Islamic and Middle

Eastern Finance and Management III.

Social Performance and Disclosure. Critical Perspectives on Accounting

Conference, New York

Subramanyam & Wild. 2010. Analisis Laporan Keuangan Buku 1. Jakarta: PT

Salemba Empat.

Sugiyarbini. (13 November 2012). Pengertian Populasi dan Sampel dalam

Penelitian. Dipetik April 30, 2014, dari BLOG’S BIMBINGAN:

http://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13/pengertian-populasi-dansampel-

dalam-penelitian/

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kulaitatif dan R & D. Bandung : CV. Alfa Beta

Sulastini, S. (2007). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Social

Disclosure Perusahaan Manufaktur Yang Telah Go Public. Skripsi. Fakultas

Ekonomi, UNNES, Semarang.

Sulistyanto, S. (2008). Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris. Jakarta: PT

Grasindo.

Sun, N, Salama, A, Hussainey, K, & Habbash, M. (2010). Corporate

Environmental Disclosure, Corporate Governance and Earnings

Management, Managerial Auditing Journal. Vol 25:7.

Suranta & Machfoedz. (2003). Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan,

Investasi dan Ukuran Dewan Direksi, Simposium Nasional Akuntansi VII,

Surabaya, 16-17 Oktober.

Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.

Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Taufan, M. (2012). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Prediksi Kebangkrutan

Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2007-2010. Skripsi. Jakarta: Universitas Gunadharma.

Untung, H. B. (2008). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.

Utama, S. (2007). Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan di Indonesia. Pidato Pengukuhan Profesor Fakultas

Ekonomi UI. Jakarta.

Veronica, S & Bachtiar, Y. S. (2005). Corporate Governance, Information

Asymmetry, and Earning Management. Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Indonesia, Vol.2, No.1, hal. 77-106, Juli 2005.

Veronica, T. M. & Sumin, A. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap

Pengungapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Pertambangan

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Gunadharma,

Jakarta.

Watts, R. L & Zimmerman, J. L. (1986). Positive Accounting Theory. New York:

Prentice Hall.

Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social

Responsibility. Gresik: Fascho Publishing

Widyaningdyah, A. U. (2001). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia.

Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3 No.

Wilopo. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1:

Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Wineberg, D. (2004). Corporate Social Responsibility – What Every In House

Counsel Should Know. ACC Docket.

World Bank EXT Communications for Development Division DevComm/SDO.

(2003). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND MULTI

STAKEHOLDER DIALOGUE: Towards Environmental Behavioral Change.

Discussion Paper.

Yulita, L. (2011). The Effect Characteristics Of Company Toward Corporate

Social Responsibility Disclosures In Mining Company Listed At. Jurnal

Reformasi Ekonomi, Vol. 4, No. 1.

Zaleha, S. (2005). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan

Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta

Tahun 2003. Skripsi S1 Akuntansi tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro.

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. (2002). Towards A Comprehensive Framework For Environmental Management Accounting – Links Between Business Actors And EMA Tools. . Australian Accounting Review, 39-50.

Department of Infrastructur, P. a. (2004, May 28). Guidelines Environmental Management Plans. Retrieved from www.dipnr.nsw.gov.au

IFAC. (2005). International Guidance Document: Environmental Management Accounting. New York: The International Federation of Accountants.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2009). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Japanese Ministry of the Environment. (2005, May 28). Environmental Accounting Guidelines. Tokyo. Retrieved from http://www.env.go.jp/en/policy/ssee/eag05.pdf

Johnson, S. (2004, June 1). Environmental Management Accounting.

Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Savage, D. D. (2014, May 27). Retrieved from Ministry of the Environment Goverment of Japan: http://www.env.go.jp/en/

Solihin, I. (2009). In Corporate social responsibility: from charity to sustainability. Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. (2009). Metoda Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Tomizawa, R. (2014, May 23). Retrieved from Japan Environmental Management Association for industry: http://www.jemai.or.jp/english/#1

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. London: Sage Publisher.

Andayani, (2003), Tanggung Jawab Lingkungan Dan Informasi Biaya Lingkungan Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen, Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia)

Cahyandito, M.. 2009 . Environmental Management Accounting (EMA) (Akuntansi Manajemen Lingkungan). Bandung : Universitas padjajaran.

Cahyono. 2002. Peran Akuntan Dan Akuntansi Dalam Environmental Management System (Ems). Media Akuntansi Edisi 25 (Mei).

Gale, J.P. & Stokoe. 2001. Environmental cost accounting and business strategy, in chris madu (Ed.). Handbook of environmentally conscious manufacturing. Victoria: Kluwer Academic Publishers.

Ghozali. (2005).”Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Ikhsan. 2008. Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu Harahap sofyan syafari. Teori akuntansi. 2009. Jakarta. Penerbit : Raja wali pres Bastian indra.

Ikhsan. 2009. Akuntansi Manajemen Lingkungan . Yogyakarta : Graha Ilmu.

L. Singgih, Pengukuran Dampak Lingkungan Menggunakan Environmental Management Accounting (Ema), Surabaya: Jurnal Ilmiah Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Porter, E Michael. 2008. Competitive Advantage (Keunggulan Bersaing ). Dialih bahasakan oleh Saputra Lyndon dan Sigit Suryanto. Tangerang : Karisma Publishing Group. 40

Sahasrakirana Widya, Evaluasi Peran Akuntansi Lingkungan Untuk Mendukung Keputusan Manajemen Lingkungan Dalam Mencapai Sustainability Perusahaan (Pt Sahabat Mewah Dan Makmur), Jakarta : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

Singgih.Moses L. 2006. Pengukuran dampak lingkungan menggunakan Environmental Management Accounting (EMA). Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Sugiyono, Prof. Dr. (2004). Statistik Nonparametiik Untuk Penelitian. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sundjaja, Ridwan S. Dan Barlian, Inge. 2002. Manajemen keuangan Dua, Edisi Keempat, Literata Lintas Media, Jakarta.

Tanzil. J. 2012. Environmental Management Accounting. Diakses pada tanggal 01 april 2013 dari http://www.jtanzilco.com/main/index.php/mission-and-vision/656 environmentalmanagementaccounting

Robert, D. & Stephanus, D.S. 2014. Penerapan Dan Analisis Pengaruh Environmental Management Accounting (Ema). Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Oktiviana, D. & Stephanus, D.S. 2014. Analisis Pengaruh Penerapan Environment Management Accounting Dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan . Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Nugroho, O.C. & Stephanus, D.S. 2014. Studi Empiris Pengaruh Manajemen Laba

(Earnings Management), Corporate Governance, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, Dan

Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Perusahaan. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Endiarto, O.T. & Stephanus, D. S. 2014. Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan

Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Index Sri Kehati .Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang

Seri #4: International Standard Organization (ISO) 14001 tentang Manajemen Lingkungan

Iinternational Standard Organization (ISO)

Tujuan ISO 14000 (Kuhre, 1995) antara lain adalah.

1. Mendorong upaya dan melakukan pendekatan untuk pengelolaan

lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan kualitas pengelolaannya

diseragamkan pada lingkup global.

2. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mampu memperbaiki

kualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3. Memberikan kemampuan dan fasilitas pada kegiatan ekonomi dan

industri, sehingga tidak mengalami rintangan dalam berusaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk SAGE (Startegic Advisory Group

on the Environment). Kemudian TC 207 (Komisi Teknis) pada tahun 1993

dibentuk oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO). Komisi ini terdiri

dari berbagai negara dan bertugas merumuskan konsep standar internasional di

bidang lingkungan. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut.

1. Sub komisi yang menangani Environmental Management System

(Sistem pengelolaan Lingkungan dan sumberdaya alam),

2. Sub komisi yang menangani Environmental Auditing (Odit

Lingkungan),

3. Sub komisi yang menangani Environmental Labelling (Label

Lingkungan),

4. Sub komisi yang menangani Environmental Performance Evaluating

(Evaluasi Kinerja Lingkungan),

5. Sub komisi yang menangani Life Cycle Analysis (Analisis Daur

Hidup),

6. Sub komisi yang menangani Environemental aspect in Product

Standard (Aspek Lingkungan dalam Baku mutu Produk),

7. Sub komisi yang bertugas menyusun Term and Definitions (Istilah dan

Definisi)

2.6.2 Seri ISO 14000

ISO seri 14000 terdiri dari beberapa seri yaitu.

1. ISO seri 14001--14009 tentang Environmental Manajemen Sistem

(EMS) atau Sistem Manajemen Lingkungan.

Dari seluruh seri ISO 14000, ISO 14001 tentang sistem manajemen

lingkungan adalah seri yang paling banyak dikenal karena sertifikasi

ISO 14000 sebenarnya adalah sertifikasi untuk ISO 14001 ini. Ada 3

komponen besar dalam ISO 14001 yaitu program lingkungan tertulis;

pendidikan dan pelatihan; dan pengetahuan mengenai peraturan

perundang-undangan lokal dan nasional.

2. ISO seri 14010--14019 tentang Environmental Auditing (Audit

Lingkungan)

ISO seri ini merupakan suatu alat (tools) dalam penerapan sistem

manajemen lingkungan, jadi tidak memerlukan sertifikasi. Audit

lingkungan mirip dengan medical check up yaitu evaluasi secara rutin

mengenai kondisi suatu perusahaan. Audit lingkungan dapat dilakukan

oleh intern perusahaan (internal audit) maupun oleh pihak luar

(eksternal audit). Untuk audit sistem manajemen lingkungan seorang

auditor harus memenuhi kriteria auditor seperti yang ditetapkan dalam

ISO 14012.

3. ISO seri 14020--14029 tentang Environmental Labelling (Ekolabel).

ISO seri ini juga dimaksudkan untuk sertifikasi, tetapi yang

disertifikasi adalah produknya sedangkan EMS yang disertifikasi

adalah sistemya. Jadi suatu perusahaan yang sudah mendapat sertifikat

ISO 14001, bila diperlukan maka dapat juga mengusulkan untukk

memperoleh ekolabeling. Yang mana yang akan didahulukan untuk

perolehannya tergantung dari permintaan pasar.

4. ISO seri 14030--14039 tentang Environmental Performance

Evaluation (EPE) atau Evaluasi Kinerja Lingkungan.

Environmental Performance Evaluation diukur dengan

mengkuantifikasi dampak kegiatan terhadap lingkungan. Hal-hal

tersebut dapat diidentifikasi secara dini dengan menginventarisasi

dampak seperti emisi udara, effluen limbah cair, dan sebagainya.

Penetapan baseline dari hasil inventarisasi, perusahaan kemudian

mengidentifikasi indikator adanya peningkatan kinerja.

5. ISO seri 154040--14049 tentang Life Cycle Assessment (LCA) atau

Analisis Daur Hidup Produk.

LCA juga merupakan suatu alat, jadi standar ini tidak dimaksudkan

untuk sertifikasi. Setiap produk mempunyai siklus hidup yaitu : lahir

(fabrikasi), hidup (dioperasikan) dan mati (dibuang).

6. ISO 14050 tentang Term and Definition.

Dalam dokumen ini terdapat definisi-definisi yang digunakan dalam

ISO seri 14000. Standar ISO seri 14000 yang telah ditetapkan menjadi

standar internasional adalah ISO 14001, 14004, 14010, 14011, 14012

dan ISO 14040. Indonesia pada saat ini telah mengadopsi Standar ISO

14001, 14002, 14010, 14011 dan 14012 menjadi Standar Nasional

Indonesia (SNI).

Pengertian tentang masing-masing standar dan istilah yang di dalam ISO

14000 akan sangat membantu pemahaman tentang konsep ISO seri 14000.

Adapun beberapa pengertian dasar adalah sebagai berikut.

1. Environmental Management System.

Bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang termasuk

didalamnya struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tanggung jawab,

praktek, prosedur-prosedur, proses dan sumber daya untuk

pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan

kebijaksanaan lingkungan.

2. Continual Improvement.

Proses peningkatan atau perbaikan sistem pengelolaan lingkungan

untuk mencapai / memperbaiki kinerja lingkungan secara keseluruhan

dan sejalan dengan kebijaksanaan lingkungan dari suatu organisasi.

3. Environment.

Lingkungan sekitar operasi suatu perusahaan, termasuk udara, air,

tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan hubungannya satu

dengan lainnya.

4. Environmental Aspect.

Elemen dari suatu kegiatan organisasi, produk atau jasa yang dapat

berinteraksi dengan lingkungan

5. Environmental Impact.

Perubahan terhadap lingkungan, menguntungkan atau merugikan,

secara keseluruhan ataupun sebagian yang dihasilkan dari kegiatan

suatu organisasi, produk dan jasa.

6. EMS Audit.

Proses verifikasi yang sistimatis dan terdokumentasi yang secara

obyektif menentukan dan mengevaluasi bukti audit untuk menentukan

apakah suatu sistem pengelolaan lingkungan suatu organisasi telah

sesuai dengan kriteria EMS audit dan mengkomunikasikan hasil dari

proses ini kepada klien.

7. Organisasi.

Perusahaan, korporasi, firma, usaha, atau institusi atau secara bagian

ataupun kombinasi, swasta ataupun milik publik, yang memiliki

fungsi dan administrasi.

8. Kriteria audit EMS.

Kebijaksanaan, hal praktis, prosedur-prosedur atau persyaratan seperti

yang tercantum dalam ISO 14000 dan jika tersedia, erbagai tambahan

persyaratan EMS yang dibandingkan dengan hasil pengumpulan bukti

audit oleh auditor tentang sistem pengelolaan lingkungan (EMS) suatu

organisasi.

9. Environmental label/declaration.

Klaim yang mengindikasikan atribut lingkungan dari suatu produk

atau jasa yang dapat berupa pernyataan, symbols, atau grafik pada

produk atau label paket, literatur produk, buletin teknis, iklan,

publikasi.

10. Environmental performance.

Kinerja lingkungan, hasil pengelolaan suatu manajemen terhadap

aspek lingkungan (environmental aspects) daripada kegiatannya,

produk dan jasa.

11. Environmental performance evaluation.

Proses untuk mengukur, menganalisis, mengkaji, melaporkan dan

mengkomunikasikan kinerja lingkungan suatu organisasi

dibandingkan dengan kriteria yang disetujui oleh manajemen.

12. Life cycle assessment.

Prosedur sistimatis untuk mengumpulkan dan menguji masukan dan

keluaran dari bahan dan energi serta dampak lingkungan yang terkait

yang langsung terikut dalam fungsi sistem produk dan jasa melalui

siklus hidup dari produk dan jasa tersebut.

Referensi

Al Tuwajiri, dan Sulaiman A. 2003. The Relation Among Environmental

Disclosure, Environmental Performance, dan Economic Performance : A

Simultaneous Equation Approach. Accounting Environment Journal. USA.

5-10.

Amilia, Luciana Spica dan Dwi Wijayanto. 2007. Pengaruh Environmental

Performance dan Environmental Disclosure Terhadap Economic

Performance. The 1st Accounting Conference, Faculty of Economics

Universitas Indonesia. Depok, (November).

Azwar, S. 1998. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Brigham, E. F., & Weston. J. F. 1994. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Jilid

2. Jakarta: Binarupa Aksara

Brigham, E. F., & Houston, J. F. 2008. Manajemen Keuangan. Jilid 3. Jakarta:

Salemba Empat.

Botosan, C.A. 1997. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The

Accounting Review. Vol. 72 No. 3: 323-349.

Deegan, Craig dan Michaela Rankin. 1996. Do a Australian Companies Report

Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental

isclosures Firms Prosecuted Successfully by the Environmental Protection

Authority. Accounting Auditing and Accountability Journal: 50-68.

Freedman, M. dan Wasley, C. 1990. “The Association Between Environmental

Performance and Environmental Disclosure in Annual Reports and 10-

Ks”. Advances in Public Interest Accounting. Vol. 3, pp.183-193.

Gary O‟Donovan, (2002) “Environmental disclosures in the annual report:

Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory”.

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Iss: 3, pp.344 -

371

Ghozali dan Chariri, 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Global Reporting Initiative (GRI). 2010. Pedoman Laporan Berkelanjutan (GRI–

G3)2000-2006.Versi Bahasa Indonesia. (http://www.globalreporting.org),

diakses 19 Mei 2014

Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ke-3.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,

Cetakan IV. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gray, R., Bebbington, J. dan Walters, D. 1993. Accounting for the Environment.

ACCA. Hongkong.

Ja‟far dan Arifah. 2006. “Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan,

Manajemen Lingkungan Proaktif Dan Kinerja Lingkungan Terhadap

Public Environmental Reporting”. SNA IX Padang. 23-26 Agustus.

Lindrianasari. 2006. “Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas

pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di

Indonesia”. JAAI Vol. 11, pp. 159-172.

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Primario, Andria. 2007. “Pengaruh Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan

Terhadap Harga Saham dan Volume Penjualan”. Skripsi Fakultas konomi

Universitas Jember.

Rahmawati, Ala. 2012. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja

Keuangan dengan CSR sebagai Variabel Intervening. Skripsi S1 Fakultas

Ekonomi Universitas Diponegoro.

Riyadi, Eddie Sius. 2008. “Landasan Teoritis bagi Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan: dari Pemegang Saham ( Shareholder ) ke Pemangku

Kepentingan ( Stakeholder )”. Dignitas Volume V, No. 11.

Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.

Sulastri. 2007. Sebuah Pengembangan Model Hipotesis Pengaruh Aset Strategis

dan Lingkungan terhadap Pilihan Strategi Diversivikasi. Jurnal

Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4. No 7. Juni 2006

Sudaryanto. 2011. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan

dengan CSR sebagai variable Intervening. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro.

Suratno, Ignatius Bondan, dkk. 2006. “Pengaruh Environmental Performance

terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance”.

Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang

Smith dan Lauren K. Wright, 2007, Manajemen Pemasaran Jasa, Alih bahasa

Agus Widyantoro, Cetakan Kedua, Jakarta; PT. INDEKS.

Sartono, A. 2008. Manajemen Keuagan : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE

Yogyakarta.

Tilt, CA 1994, 'The influence of external pressure groups on corporate social

disclosure: Some empirical evidence', Accounting, Auditing &

Accountability Journal, vol. 7

Wilmshurst T., & Frost G., 2000, 'Corporate Environmental Performance. A Test

of Legitimacy Theory.', Accounting, Auditing and Accountability Journal,

Vol. 13, No. 1