Latar Belakang
Hasil survey
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi untuk Bank Indonesia Cabang Malang (Kota
dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten
Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang).
Tetapi hasil survey hanya didasarkan pada data dari Kota Malang dan Kota
Probolinggo, karena hanya di kedua Kota tersebut ada Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID).
Pertumbuhan
ekonomi Indonesia samapi triwulan ketiga 2010 adalah sebesar 5,8%, sedangkan di
Jawa Timur telah mencapai 7,14%, dan Malang Raya ada dikisaran tingkat
pertumbuhan 5,5%—6,5%. Malang Raya dan
apalagi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan
Nasional. Poyeksi untuk tahun 2011:
|
|
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2011 |
Tingkat Inflasi 2010 |
Tingkat Inflasi 2011 |
|
Nasional |
6,1—6,5% |
6,33% |
5% ± 1% |
|
Jawa Timur |
6,5—7,1% |
6,4% |
5,6% ± 1% |
|
Malang Raya |
6—7,1% |
6,29% |
5% ± 1% |
|
Probolinggo |
-- |
6,68% |
5% ± 1% |
Sumber: BPPS
2010
Gambaran Umum
Perekonomian Jawa Timur
|
|
2009 |
2010 |
||
|
Target |
Realisasi |
Target |
Realisasi |
|
|
Pertumbuhan Ekonomi |
4—4,5% |
5,01% |
4—4,5% |
6,5% |
|
Pengangguran |
6,2—6,4% |
5,08% |
6—6,2% |
4,25% |
|
Kemiskinan |
16,5—16,9% |
16,68% |
15,5—16,5% |
15,26% |
Sumber: BPPS
2010
Pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur relative lebih tinggi dari pertumbuhan Nasional. Tetapi dengan aktivitas tertinggi pada
konsumsi rumah tangga, produksi, dan baru kemudian ekspor impor. Berdasar sector (1) perdagangan (13,36%) dan
(2) industry (0,96). Dengan penurunan
angka pengangguran dari tahun ke tahun 2008 (6%), 2009 (5%), dan 2010
(4%).
Pendekatan
Karwonomics: Pemerataan dahulu baru pertumbuhan.
People Pro-Poor Pemerataan
Center à Pro-Job à Dual track strategy à dan
Development Pro-Environment Pertumbuhan
Pro-Gender
Waktu, Tempat, dan Penyelenggara
Selasa, 14 Desember 2010, Hotel Santika
Malang
Diselenggarakan oleh Bank Indonesia
Cabang Malang
Rincian Kegiatan
1.
Pembukaan oleh Deputi Bank Indonesia Cabang Malang.
2.
Optimalisasi Peran Pemerintah dan Perbankan dalam Perekonomian Regional
(David Kaluge – Universitas Brawijaya dan Tim Riset Daerah Jawa Timur).
3.
Perkembangan Perekonomian Jawa Timur 2010 dan Outlook Perekonomian Jawa Timur 2011 (Wibisono – Deputy Moneter
Bank Indonesia dan Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah Jawa Timur).
4.
Kendala dan Tantangan Pengusaha pada Tahun 2011 (Herman Suryadi – Wakil
Ketua umum Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Malang)
5.
Diskusi.
Ringkasan Materi
Optimalisasi
Peran Pemerintah dan Perbankan dalam Perekonomian Regional (David Kaluge –
Universitas Brawijaya dan Tim Riset Daerah Jawa Timur)
Pendahuluan
Paradigma ekonomi
yang berpihak pada rakyat miskin (pro
poor) adalah peningkatan pendapatan atau penghematan pengerluaran. Pemerintah harus mampu meningkatkan
pendapatan melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas
dan juga menurunkan pengeluarannya.Pemerintah jarus bisa menjamin tingkat biaya
serendah mungkin pada sector kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi,
serta penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai.
Pemerintah
Provinsi Jawa Timur “sudah tidak percaya” pada paradigm lama Pembangunan
Ekonomi Nasional yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian baru
diikuti oleh kucuran ke bawah (trickle-down
effect) ke kelompok masyarakat miskin.
Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada saat ini menekankan
pada pemerataan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development) atau juga
disebut sebagai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Jawa Timur
Kontribusi PDRB
Jawa Timur pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional untuk triwulan pertama
2010 sebesar 15,4%, terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang sebesar 16,55%. Peran Jawa Timur berdasarkan Laporan BPS
tahun 2009 adalah sebagai berikut: susu (55,82%), gula (41,13%), kacang hijau
(31,17%), buah-buahan (30,81%), jagung (29,87%), kacang tanah (28,77%), telur
(26,10%), padi (17,48%), ubi kayu (14,64%), dan daging (12,29%). Pada tahun 2010, produksi beras mencapai
7.730.088 ton yang 45,5% dikonsumsi oleh warga Jatim sendiri dan 54,5% dikirim
ke luar daerah. Prestasi ini ditandai
dengan diperolehnya penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN 2010)
kepada Gubernur Jatim.
Investasi yang
terjadi di Jatim (berdasar surat persetujuan) untuk tahun 2010 menduduki
peringkat pertama untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kedua setelah
DKI Jakarta untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2009 ada 36 proyek
PMDN dengan nilai IDR25.405.226.000.000,- yang membuka kesempatan kerja untuk
19.437 orang tenaga kerja. Pada tahun
2010 telah disetujui 65 proyek PMDN dengan nilai investasi sebesar IDR32.615.998.000.000,-
dan mampu menyerap 28.791 orang tenaga kerja.
Sedangan untuk PMA pada tahun 2010 disetujui 56 proyek dengan nilai
investasi sebesar USD1.411.750.000,- yang mampu menyerap 10.532 orang tenaga
kerja.
Pada tahun 2010
tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan yang tertinggi secara
nasional, bersama dengan DKI Jakarta angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%,
selanjutnya Jawa Barat (5,8%). Tingkat
pertumbuhan ekonomi Jatim jauh di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional
yang sebesar 5,9%. Rupanya Jalin Kesra
(Jalan Lain menuju Kesejahteraan – Pemerataan dan pertumbuhan pembangunan pada
sector pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penciptaan
lapangan pekerjaan) yang menjadi motto pembangunan ekonomi Jatim berjalan cukup
sukses.
Penduduk (rumah
tangga) miskin di Jatim juga berangsur-angsur menurun. Tingkat kemiskinan di Jatim adalah sebagai
berikut: 2005 (20,3%); 2006 (19,89%); 2007 (18,89%); 2008 (18,51); 2009
(16,68%); 2010 (15,26%). Walau secara
persentase menurun tetapi dari angka absolut maupun relative masih merupakan
yang tertinggi di Indonesia.
Peran Pemerintah dan Bank Indonesia
Pemerintah merupakan
fasilitator dan regulator, pemerintah berperan sebagai konduktor dalam suatu
orchestra pembangunan ekonomi regional.
Signal yang diberikan oleh pemerintah baik berupa peraturan maupun
berbagai kemudahan akan langsung ditangkap oleh dunia usaha dan industry yang
selalu bersiap mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah nahkoda
yang akan menentukan arah biduk perekonomian berlayar dan antisipasi terhadap
terpaan dan gelombang moneter baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun efektifitas signal Pemerintah dan Bank
Indonesia sangat tergantung pada peran Perbankan Nasional yang merupakan
institusi moneter dan finansial.
Duet yang serasi
antara Pemerintah dan Bank Indonesia serta Pemerintah Daerah dengan Perbankan
merupakan kunci daya tarik investor untuk berinvestasi. Infrastruktur dan berbagai kendala di sector
riil harus dapat dibereskan oleh Pemerintah, sedangkan perbankan memfasilitasi
pendaan investasi. Duet Pemerintah dan
Bank Indonesia memegang kunci pengendalian inflasi, khususnya Pemprov Jatim
sangat memperhatikan masalah inflasi, karena tidak ingin semakin memberatkan
hidup rakyat miskin.
Inflasi yang
tinggi berarti naiknya biaya hidup bagi masyarakat dan turunnya nilai riil
uang. Formulasi dari Irving Fisher
menyatakan bahwa ada hubungan yang pasti antara variable uang beredar (M),
tingkat perputaran transaksi (V), jumlah barang yang ditraksaksikan (T), dan
tingkat harga barang (P). Formulasinya adalah
MV = PT.
Jika dalam kondisi
normal, maka perilaku penggunaan uang tetap normal dengan pola yang sama dari
waktu ke waktu. Namun jika kondisi tidak
normal, maka penggunaan uang oleh masyarakat juga akan berubah untuk
mengantisipasi masalah tersebut.
Contohnya, kecenderungan untuk memborong atau menimbun barang pada saat
inflasi tinggi terjadi, dan sebaliknya.
Perubahan perilaku ini terjadi karena ekspektasi terhadap situasi yang
terjadi pada saat ini dan antisipasi untuk masa-masa mendatang.
Inflasi adalah
permasalahan public, masyarakat secara keseluruhan, bukan masalah bagi
institusi tertentu saja. Oleh karena
itu, pengendalian inflasi harus melibatkan berbagai pihak terkait dengan
kapasitasnya masing-masing dan terkoordinasi dengan baik sehingga diperoleh
hasil yang optimal. Pertumbuhan ekonomi
suatu daerah yang tingkat inflasinya terkendali adalah pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan membawa pada perubahan yang riil, perubahan yang
mensejahterakan.
Kerjasama Pemerintah, Bank Indonesia, dan
Masyarakat dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Inflasi ditinjau
dari aspek mikro maupun makro sangat signifikan memengaruhi perekonomian dan
kesejahteraan rakyat, sehingga harus menjadi perhatian yang serius dalam
strategi pembangunan ekonomi. Kestabilan
perekonomian melalui pengendalian inflasi menjadi tujuan yang selalu harus
diusahakan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Bank Indonesia menjadi
lokomotif untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah sebagai dasar kestabilan
perekonomian. Menekan tingkat inflasi
serendah-rendahnya merupakan agenda besar yang diemban oleh Bank Indonesia pada
saat ini (inflation targeting).
Respon terhadap
fenomena inflasi tersebut adalah dibentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID). Inflasi yang bukan semata-mata
disebabkan oleh kebijakan moneter tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan
Pemerintah, permintaan dan penawaran pasar, serta ekspektasi masyarakat. Perlu ada wadah lintas dinas yang
terkoordinasi sebagai penyedia data dan informasi untuk identifikasi penyebab
inflasi di suatu daerah. TIPD memiliki
tugas pemantauan harga dan pemetaan masalah, melakukan pengendalian harga, dan
memberikan informasi serta rekomendasi dan alternative solusi guna pengendalian
inflasi di daerah.
Pengendalian
inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi:
1. Memperkuat aspek kelembagaan antara Bank
Indonesia di Daerah dan Pemda.
2.
Mengidentifikasi sumber-sumber kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok
di daerah dan menghilangkan perilaku penimbunan dan pungutan liar.
3.
Melakukan diseminasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat di
daerah terkait kondisi dan prospek ekonommi serta risiko tekanan inflasi.
TIPD sangat
diperlukan untuk mendukung strategi
kebijakan moneter, sehingga harus mampu untuk mengidentifikasi penyenba
inflasi, apakah:
1.
Timbul dari sisi penawaran atau supply
(cost push inflation);
2.
Timbul dari sisi permintaan (demand
pull inflation);
TIPD harus juga
bisa menyelesaikan konflik kepentingan (conflict
of interest) antar institusi Pemerintah Daerah seperti kebijakan yang
mengakibatkan peningkatan government
expenditure yang berlebihan dan deficit fiscal. Hal lain yang harus dilakukan oleh TIPD
adalah mencegah instabilitas dan mekanisme tata niaga yang menyebabkan
tingginya transaction cost yang akan
berpengaruh pada second round effect dari
kebijakan harga Pemerintah (seperti naiknya harga BBM).
Terbentunya TIPD
merupakan respon terhadap perlunya koordinasi yang efektif dan penyedia
informasi untuk identifikasi laju inflasi pada suatu daerah. Tugas TIPD adalah menjaga ekspektasi
masayarakan akan kondisi suplai barang dan sosialisasi pentingnya menekan laju
inflasi. TIPD harus mampu menjaga
keseimbangan supply dan demand yang tepat waktu, tepat tempat,
dan harga yang relative stabil. Sehingga
TIPD harus memperhatikan proses dari tahapan produksi, distribusi, saluran
pemasanan dan struktur pasar, dan struktur biaya yang melibatkan Pemerintah,
swasta, dan masyarakat. Staregi-strategi
yang dapat diterapkan oleh TIPD adalah sebagai berikut:
1.
Memperkuat aspek kelembagaan antara Pemda dan Bank Indonesia dalam
pengendalian inflasi.
2.
mengidentifikasi sumber kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok,
menjamin kelancaran distribusi, memperbaiki manajemen sediaan, memperbaiki
infrastruktur di daerah, dan menghapus perilaku penimbunan dan pungli.
3.
Meneliti dan menganalisis skenarioa kenaikan administered prices terhadap inflasi daerah.
4.
Mengidentifikasi factor-faktor yang memengaruhi penetapan UMP dan
pengeluaran Pemda yang akan memengaruhi inflasi dan daya beli masayarakat.
5.
Melakukan diseminasi pemahaman pada masyarakat terkait dengan kondisi
dan prospek ekonomi serta risiko tekanan inflasi.
TIPD Jawa Timur
dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/433/KPT/013/2008
tanggal 22 Desember 2008. Kegiatan TIPD
adalah penyusunan kajian dan survey identifikasi sumber-sumber inflasi dan
langkah-langkah antisipasinya di wilayah Jatim, mengoptimalkan diseminasi hasil
analisis dan rekomendasi TIPD terkait dengan pengendalian inlfasi daerah, dan
membentuk ekspektasi inflasi di masyarakat.
Perkembangan
Perekonomian Jawa Timur 2010 dan Outlook Perekonomian Jawa Timur 2011 (Wibisono
– Deputy Moneter Bank Indonesia dan Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah
Jawa Timur)
Perkembangan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun
2010
Perkembangan
ekonomi Jatim (7,14%) lebih tinggi ketimbang Nasional (6,4—6,8%), sedangkan
pengeluaran Jatim didominasi oleh konsumsi (66%) yang menunjukkan pertumbuhan
ekonomi didominasi sector perdagangan yang rentan krisis. Perludukungan investasi, produksi, dan
pertanian untuk meningkatkan kestabilan.
Konsumsi terbesar di Jatim ada pada Mobil dan Motor, Listrik, dan Kredit
Konsumsi.
Kinerja ekspor
Jatim membaik dengan tujuan utama Jepang, USA, dan Malaysia. Walau demikian aktivitas investasi mengalami
perlambatan sedangkan impor meningkat, khususnya impor mesin dari China yang
diharapkan akan mendongkrak kinerja produksi pada tahun-tahun mendatang. Pola
pembelanjaan Pemerintah Daerah tidak berubah, awal sampai tengah tahun rendah
dan melonjak tinggi di akhir tahun.
Perkembangan Inflasi di Jawa Timur Tahun 2010
Inflasi di Jatim
(6,3—6,5%) lebih rendah dari Inflasi Nasional (6,4—6,6%). Inflasi terbesar di Jatim disebabkan oleh volatile food (beras, daging, telur
ayam, bawang merah dan putih, dan cabe merah) dan administered prices (tariff dasar listrik, biaya pengurusan STNK,
Bahan bakar minyak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pajak).
Dibentuk Team
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jawa Timur yang terdiri dari Surabaya, Kota
Kediri, Kota Malang, Kabupaten Sumenep, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan
Kota Madiun. Pada tahun 2010 Kabupaten
Jember mengalami inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Sumenep adalah yang
terendah.
Perkembangan Perbankan di Jawa Timur Tahun
2010
Seiring dengan
pemulihan perekonomian di Jatim, kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan
BPR) berjalan dengan baik, khususnya didukung oleh cukup tingginya pertumbuhan
kredit yang disalurkan. Total asset perbankan di Jatim mencapai Rp246,07
triliun atau tumbuh 12% dari tahun sebelumnya, dengan penyaluran kredit sebesar
Rp152,72 triliun atau naik 15% dari tahun sebelumnya, dengan loan to deposit ratio (LDR) sebesar
74,19% dengan non-performing loans (NPL)
stabil pada leve 3%. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,96% atau senilai Rp205,86
triliun yang didominasi oleh Deposito sedangkan Giro mengalami perlambatan.
Outlook Perekonomian
dan Inflasi Nasional 2011 dan 2012
Pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2011 dan 2012 diperkirakan akan meningkat mencapai kisaran
6,0—6,6%. Diharapkan pertumbuhan
tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan investasi yang
membaik. Pertumbuhan di fokuskan pada
sector industry, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, dan komunikasi,
serta pertanian. Perkiraan inflasi adalah
4—6%, sedangkan bila penguatan ekonomi terjadi akan dicapai target
3,5—5,5%. Faktor risiko adalah adanya
ganggung produksi dan distribusi kebutuhan pokok serta kenaikan harga administered (TDL, BBM, LPG).
Outlook Perekonomian
dan Inflasi Nasional 2011
Pertumbuhan
ekonomi di Jatim diprediksi tummbuh dikisaran 6,6—7,1% yang didorong oleh
peningkatan konsumsi, naiknya nilai ekspor, dan investasi khususnya pada sector
perdagangan, intensifikasi pertanian dengan pupuk organic, dan permintaan
ekspor furniture, produk alasa kaki,
dan produk olahan makanan dan minuman.
Sedangkan inflasi
diperkirakan pada kisaran 4,6—6,6% dikarenakan oleh naiknya inflasi
produk-produk impor, anomaly cuaca, dan rencana kenaikan administered prices.
Stabilnya nilai tukaar rupiah diharapkan mampu menahan tekanan inflasi.
Dimungkinkan
terjadi overheat ekonomi dikarenakan
pertumbuhan tinggi tetapi inflasi juga tinggi, kondisi ini harus segera diatasi
dengan memperbesar mesin ekonomi melalui investasi.
Kendala dan
Tantangan Pengusaha pada Tahun 2011 (Herman Suryadi – Wakil Ketua umum Asosiasi
Penguasaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Malang)
Kendala Sektor Keuangan
·
Inflasi tinggi dikarenakan konsumsi tinggi
yang disebabkan oleh rendahnya bunga deposito.
·
Bunga
pinjaman yang 12% terlalu tinggi bagi pengusaha (spread diharapkan hanya sekitar 3%).
·
Kurs
menguat yang diharapkan dapat ditahan pada tingkat USD1 = IDR9.000.
·
Masalah
pembatasan BBM dan naiknya cukai tembakau.
·
Hot money dari Eropa dan USA.
·
Road map single tariff untuk perusahaan rokok akan
memberatkan UKM dan perusahaan rokok kecil.
·
Penertipan
golongan pabrik eokok dengan menggabungkan anak-anak perusahaan pada perusahaan
induk akan menaikkan golongan pabrik.
Kendala Pajak
·
Beban
UKM, retail dari 8% menjadi 20% akan memberatkan pengusaha.
·
PPN
berantai, termasuk untuk gula danLPG akan menaikkan harga dan mempersulit
administrasi.
·
PPh
rekanan (PPh 23) sangat sulit diterapkan pada perusahaan tanpa NPWP.
·
PPh
21, kenikmatan bagi karyawan. Perusahaan
memberi akan dikenai pajak, perusahaan menjadi enggan memberi kenikmatan bagi
karyawan seperti pelatihan. Bukankah
menjadi demotivasi?
·
Lingkaran
setan kenaikan upah dan naiknya biaya produksi serta harga produk. Perlu dikaitkan antara kenaikan upah dengan
produktivitas dan sertifikasi pekerja.
·
Pesangon
dan outsourcing. Bagi perusahaan untuk mengatasi masalah
fluktuasi produksi dan borongan
pekerjaan. Perhitungan pesangon
yang rasional.
·
Demo
yang anarkis dan merusak alat produksi.
Kendala Sarana
·
Susahnya
menaikkan daya listrik.
·
Perlunya
kawasan industry untuk efisiensi pengolahan limbah, sarana jalan dan
pergudangan, tata ruang yang memadai dan mencegah macet, dan perumahan dan
kebutuhan dasar bagi karyawan secara bersama.
·
Kawasan
perdagangan untuk mencegah hutan ruko dan mempermudah pemasaran produk.
·
Pasar
modern dengan memodernisasi pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan
took jaringan. Pasar tradisional punya
kekuaran pada flexible price, barang
eceran, dan relasi social.
·
Pasar
Induk yang modern seperti Pusa Agro di banyak tempat berbasis keunggulan
daerah.
Kendala Perizinan
·
Perpanjangan
ijin gangguan yang berbelit seperti mengajukan ijin baru.
·
Perluasan
pabrik paling cepat memakan waktu 6 bulan.
·
Retribusi
dan kutipan illegal.
Peluang
·
Ekspor
alas kai nasional yang terus naik (USD24million pada tahun 2011).
·
Penghapusan
biaya fiscal ke luar negeri per 01 Januari 2011.
·
Penyerapan
produk local oleh PNS, sekolah, dan lembaga2 lain.
·
Pemeringkatan
(rating) untuk UKM dan dibina untuk
kerjasama dengan mitra luar negeri.
Pengusaha
hendaknya dijadikan mitra sejajar untuk bekerja bersama dan tidak dijadikan
obyek (sapi perahan) oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
Diskusi
Tanya:
·
Masalah infrastruktur untuk
distribusi dan pemerataan ekonomi.
·
Masalah pembatasan BBM.
·
Pemanfaatan produk-produk local
untuk menekan inflasi.
·
Pemberdayaan UKM melalui
dukungand ari Perbankan dan CSR perusahaan-perusahaan besar di masing-masing
daerah.
·
Kiat-kiat untuk mempertahankan
pertumbuhan ekonomi.
Jawab:
·
Pengembangan kawasan selatan
Jatim untuk mendorong perekonomian Jatim secera menyeluruh (Jalinsel,
pelabuhan, dan investasi).
·
Pembenahan infrastruktur
membutukan waktu dan adanya dampak ikutan seperti pembebasan tanah dan lain
sebagainya, khususnya moral dari para pemilik tanah dan spekulan.
·
Butuh perencanaan jangka
panjang yang integral dalam pembangunan ekonomi nasional seperti di China dan
Vietnam.
·
Kekhasan Jatim dengan kesalehan
sosial untuk menurunkan tensi ketegangan karena perbedaan ekonomi, social, dan
budaya.
·
Peran Dewan Riset Daerah dengan
Komisi Ekonomi, Komisi Sarana-Prasaranan, dan Komiss Sosial Budaya.
·
Jaminan Kredit Daerah merupakan
program kredit (tanpa agunan) pada UMKM yang prospektif tetapi tidak mampu
secara modal. Diusulkan oleh Gubernur
Jatim pada Bank Indonesia Jawa Timur.
·
Pertumbuhan ekonomi harus mampu
mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka
pengangguran dan kemiskinan.
·
Pencabutan subsidi BBM
seharusnya bertujuan untuk mendewasakan sector industry dan meningkatkan daya
saing tetapi harusnya melalui tahapan sosialisasi yang mantap dan bukan
mendadak serta tanpa penjelasan seperi kebijakan saat ini.
·
Survey Kegiatan Dunia Usaha
(SKDU) merupakan informasi bagi prediksi dan perencanaan pembangunan ekonomi
dan menekan laju inflasi. Berperan
penting untuk perencanaan (road map)
dan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan ekonomi daerah dan nasioanal.
Kesimpulan
Pemerintah dengan
kekuatan fiscal dan berbagai otoritas yang dimilikinya seperti penetapan aturan
main dalam dinamika pembangunan ekonomi sangat vital dalam memengaruhi kinerja
perekononmian di suatu daerah. Bank Indonesia
dengan otoritas pengaturan moneter sangat menentukan kecukupan jumlah uang yang
tersedia bagi perekonomian. Perbankan
sebagai saluran kekuatan moneter dan sekaligus institusi finansial mendukung
likuiditas dalam investasi yang menentukan kinerja perekonomian suatu daerah.
Hubungan Pemerintah (fiskalis) dan Bank Indonesia (moneratis) adalah dasar yang
menentukan kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan dan memperluas
lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar